Pakar Soal Klaim Pemerintah Swasembada Pangan Lebih Cepat: Buktiin Dulu!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Masyhuri menilai pernyataan pemerintah yang bilang Indonesia bisa capai swasembada pangan lebih cepat dari target awal masih perlu dibuktikan. Dia mengaku masih skeptis dengan klaim Presiden Prabowo Subianto bilang kalau dalam beberapa bulan ke depan Indonesia bisa aja udah swasembada.

Menurutnya, ada dua indikator utama yang harus dicek sebelum bisa bilang Indonesia sudah swasembada pangan.

Pakar Soal Klaim Pemerintah Swasembada Pangan Lebih Cepat: Buktiin Dulu!
- (Dok. Pixabay/ignartonosbg).

"Pertama, kita lihat apakah tahun ini Indonesia masih melakukan impor beras atau tidak. Faktanya, pada 2023 kita masih impor jutaan ton beras. Kalau benar swasembada, maka tidak perlu ada impor lagi," kata Masyhuri.

Lebih lanjut, kata Masyhuri, indikator keduanya yakni stabilitas harga beras di pasar. Menurut dia, kalau benar sudah swasembada maka harga beras harus stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Jadi, kalau dua hal ini belum terpenuhi, klaim swasembada masih perlu bukti konkret.

"Kita lihat nanti apakah Indonesia benar-benar tidak impor beras lagi tahun ini, dan apakah harga beras bisa stabil. Kalau dua hal ini terpenuhi, baru kita bisa bicara soal swasembada," ujar Masyhuri.

Data dari BPS juga nunjukin kalau total luas panen padi sepanjang 2024 turun jadi 10,05 juta hektare, berkurang 170 ribu hektare dibanding 2023. Penurunan ini terjadi terutama di awal tahun akibat efek El Nino.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, bilang bahwa luas panen bisa naik lagi di pertengahan dan akhir 2024. Bahkan, potensi luas panen di Januari-Maret 2025 diprediksi naik 52,08 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Kami dapat sampaikan bahwa Januari sampai dengan Maret ini adalah angka potensi luas panen padi dan angka realisasi nantinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensi, tergantung pada realisasi dari kondisi pertanaman padi yang akan terjadi pada Januari sampai dengan Maret tahun ini," kata Amalia.

Masyhuri juga menjelaskan kalau turunnya luas panen di awal 2024 itu karena dampak El Nino yang ngeganggu musim tanam sebelumnya. Tapi, dia optimis di akhir 2024 luas panen bakal naik lagi.

"Melihat curah hujan yang tinggi di awal Februari ini, panen di awal 2025 bisa lebih luas dibanding tahun lalu," tuturnya.

BPS juga mencatat bahwa 50,2 persen dari total luas panen padi nasional ada di Pulau Jawa. Lima provinsi dengan luas panen tertinggi selama 2024 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Tapi, tiga provinsi di Jawa justru jadi penyumbang utama turunnya luas panen tahun ini.

R
Rivaldi Dani Rahmadi
Penulis
  • Tag:
  • Kasus Pagar Laut
  • Agung Sedayu Group
  • KPK
  • Abraham samad

0 Comments

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Kirim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE