Indonesia Didesak untuk Keluar dari Board of Peace, Iran Turut Beri Tanggapan
JAKARTA, GENVOICE.ID - Desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) mencuat di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Seruan tersebut muncul setelah serangan gabungan AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Board of Peace merupakan badan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Lembaga ini dirancang untuk mendukung tata kelola, rekonstruksi, serta pemulihan ekonomi di Jalur Gaza, Palestina, berdasarkan 20 poin rencana perdamaian yang diusung Trump.
Di Indonesia, keikutsertaan pemerintah dalam BoP menuai kritik, terutama setelah eskalasi konflik terbaru di Timur Tengah. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut perlu ditinjau ulang menyusul keterlibatan AS dalam serangan terhadap Iran.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, turut dimintai tanggapan mengenai desakan tersebut. Dalam pernyataan kepada media di Jakarta, ia menegaskan bahwa Iran menghormati kebijakan luar negeri setiap negara, termasuk keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace.
Boroujerdi menyampaikan bahwa setiap negara memiliki pertimbangan dan kepentingan nasional dalam menentukan arah kebijakannya. Karena itu, Iran tidak berada pada posisi untuk mencampuri atau mengomentari keputusan pemerintah Indonesia terkait partisipasi di BoP.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara terbuka mendesak pemerintah agar mencabut keanggotaan dari Board of Peace. Seruan tersebut disampaikan sehari setelah serangan terhadap Iran.
MUI menilai Amerika Serikat, yang berperan sentral dalam inisiatif perdamaian Gaza melalui BoP, telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dengan mendukung serangan Israel terhadap Iran. Organisasi tersebut mempertanyakan konsistensi misi perdamaian yang diusung BoP di tengah dinamika geopolitik yang dinilai kontradiktif.
Dalam pernyataannya, MUI mempertanyakan apakah strategi yang dibawa Board of Peace benar-benar bertujuan mewujudkan perdamaian yang adil, atau justru memperkuat ketimpangan arsitektur keamanan di kawasan dan menghambat kemerdekaan Palestina.
Hingga kini, pemerintah Indonesia belum menyampaikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Polemik mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace pun diperkirakan masih akan berkembang, seiring situasi politik dan keamanan global yang terus berubah.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!