Jerome Polin cs Bikin Tuntutan 17+8 untuk Pemerintah, Apa Saja Poinnya?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Influencer kondang Jerome Polin Sijabat bersama kelompok masyarakat sipil membuat gebrakan dengan menuntut pemerintah. Mereka mendesak pemerintah untuk memenuhi tuntutan publik terkait berbagai kericuhan yang terjadi belakangan ini.

Tuntutan yang mereka beri nama "17+8 Tuntutan Rakyat" ini isinya 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Tuntutan ini sendiri merupakan rangkuman dari berbagai desakan yang ramai di media sosial sejak demo 25 Agustus 2025.

Pemerintah dikasih deadline sampai 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Poin-poinnya dibagi-bagi sesuai peruntukannya, lho.

Tuntutan untuk Pemerintah

• Untuk Presiden: Masyarakat menuntut agar Presiden Prabowo Subianto menarik TNI dari pengamanan sipil. Selain itu, mereka juga meminta Presiden memastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Yang paling penting, mereka minta segera dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025.

Tuntutan untuk Lembaga Negara dan Partai Politik

• Untuk DPR: Mereka minta gaji dan tunjangan anggota DPR dibekukan, lalu publikasi anggaran mereka harus transparan. Mereka juga mendesak Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah.
• Untuk Ketua Umum Partai Politik: Masyarakat menuntut agar kader anggota DPR yang tidak etis dan bikin marah publik dipecat dan dikasih sanksi tegas. Mereka juga minta partai-partai untuk berpihak ke rakyat dan mengadakan dialog bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Untuk Polri: Tuntutannya jelas, bebaskan semua demonstran yang ditahan. Mereka juga minta polisi menghentikan kekerasan dan memproses hukum secara transparan anggota atau komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan.
• Untuk TNI: TNI diminta kembali ke barak dan tidak lagi ikut campur urusan sipil. Selain itu, mereka harus berkomitmen untuk tidak masuk ke ranah sipil selama krisis demokrasi.
• Untuk Kementerian Sektor Ekonomi: Tuntutannya adalah memastikan upah layak untuk pekerja, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK, dan buka dialog bersama serikat buruh.

8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)

Selain tuntutan jangka pendek, ada juga 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi dalam satu tahun ke depan. Di antaranya:

1. Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan RUU perampasan aset koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Jerome Polin mengatakan kalau tuntutan ini adalah hasil obrolan dari jutaan masyarakat di kolom komentar dan Instagram story-nya.

Poin-poin tuntutan ini juga mewakili aspirasi dari 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan YLBHI dan petisi di Change.org yang sudah ditandatangani lebih dari 40 ribu orang.

Demikian informasi mengenai tuntutan 17+8 yang disuarakan oleh Jerome Polin dan masyarakat sipil. Akankah pemerintah memenuhi tuntutan ini? Mari kita terus pantau perkembangan selanjutnya.