Kenaikan Tarif Transjakarta Diusahakan Tak Akan Bebani Masyarakat Kecil

JAKARTA, GENVOICE.ID - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan agar wacana kenaikan tarif bus Transjakarta tidak sampai memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada layanan transportasi publik tersebut.

"Wacana kenaikan tarif harus dibahas secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan aspirasi publik," ujar Rio di Jakarta, Jumat.

Ia menilai, kebijakan terkait tarif transportasi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan dan suara warga Ibu Kota.

Rio juga menekankan pentingnya forum konsultasi publik sebelum keputusan diambil. Selain itu, ia mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap efisiensi anggaran dan penyaluran subsidi, termasuk evaluasi terhadap 15 golongan penerima manfaat untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

"Kita bisa belajar dari Seoul, Korea Selatan. Pemerintah di sana memberikan potongan tarif penuh bagi pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta agar kenaikan tarif diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, hingga keamanan penumpang. Ia menegaskan, masyarakat harus merasakan nilai sepadan dari tarif yang mereka bayarkan.

Selain membahas tarif, Rio mendorong Pemprov DKI untuk fokus mempercepat integrasi antarmoda transportasi, seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. "Sinergi yang kuat antara MRT, LRT, dan Transjakarta akan menciptakan ekosistem transportasi yang efisien, nyaman, dan berkelanjutan," ucapnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih mengkaji rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Wakil Kepala Dishub DKI, Ujang Harmawan, menjelaskan bahwa keputusan ini belum final dan masih dalam tahap persiapan.

"Untuk kenaikan tarif Transjakarta masih dalam tahap kajian, juga melihat situasi dan kondisi yang ada," kata Ujang, Rabu (29/10). Ia menambahkan bahwa pihaknya masih menjaring berbagai masukan dari masyarakat sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Dengan masih berlangsungnya pembahasan ini, publik menunggu langkah Pemprov DKI dalam menyeimbangkan kebutuhan efisiensi operasional dan aksesibilitas transportasi bagi warga berpenghasilan rendah.