LHKPN Bupati Lebak Hasbi Jayabaya Disorot di Tengah Konflik dengan Wakil Bupati

JAKARTA, G ENVOICE.ID - Profil finansial Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menjadi perhatian publik di tengah memanasnya perseteruan dengan Wakil Bupati Amir Hamzah dalam acara halalbihalal beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Agustus 2024 untuk periode 2023, Hasbi tercatat memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp10,7 miliar. Laporan tersebut disusun saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Struktur kekayaan Hasbi didominasi oleh aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp9,9 miliar. Ia tercatat memiliki 23 bidang tanah dan bangunan, dengan mayoritas berada di Kabupaten Lebak. Nilai asetnya bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah per bidang, menunjukkan akumulasi kepemilikan properti dalam jumlah besar.

Selain di Lebak, Hasbi juga memiliki dua aset bernilai tinggi di Tangerang Selatan, masing-masing senilai Rp2 miliar dan Rp3,6 miliar. Seluruh aset tersebut dilaporkan sebagai hasil perolehan sendiri.

Di sektor alat transportasi, Hasbi memiliki tiga kendaraan dengan total nilai Rp760 juta, terdiri dari Toyota Kijang Innova, Audi A4, dan Toyota Hilux. Ia juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp105 juta serta kas dan setara kas sebesar sekitar Rp299 juta.

Secara keseluruhan, total harta sebelum dikurangi utang mencapai Rp11,06 miliar. Setelah dikurangi utang sebesar Rp320 juta, kekayaan bersihnya berada di angka Rp10,74 miliar.

Sorotan terhadap LHKPN ini muncul bersamaan dengan memanasnya hubungan Hasbi dan Amir. Dalam acara halalbihalal di lingkungan Pemkab Lebak, Hasbi sempat menyinggung kewenangan wakil bupati sekaligus mengungkit masa lalu Amir sebagai mantan narapidana kasus sengketa Pilkada.

Pernyataan tersebut memicu emosi Amir yang merasa dihina di depan publik. Ketegangan pun sempat terjadi sebelum akhirnya diredam oleh para pegawai yang hadir.

Situasi ini membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada konflik politik di internal pemerintahan daerah, tetapi juga pada latar belakang, rekam jejak, hingga transparansi kekayaan para pejabat yang terlibat.