KPK Bakal Dalami Laporan Abraham Samad Soal Dugaan Korupsi Pagar Laut

JAKARTA, GENVOICE.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami laporan Abraham Samad soal dugaan korupsi pagar laut Tangerang dan penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai proyek strategis nasional (PSN).

"Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (31/1).

Tessa mengapresiasi buat siapa aja yang melaporin dugaan korupsi. Menurutnya, itu bukti kalau masyarakat masih peduli sama pemberantasan korupsi.

"Karena kepercayaan dan dukungan publik penting untuk pemberantasan korupsi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Diketahui, Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad bareng Koalisi Masyarakat Antikorupsi resmi melapor ke KPK soal dugaan suap terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang.

"Kami melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap-menyuap, gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut," kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.

Samad menilai kasus ini udah masuk ranah hukum KPK karena jelas-jelas bikin negara rugi.

"Kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya. Pasal 2, kerugian negara. Oleh karena itu, ini menjadi kewenangan KPK. Kami sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK," ujarnya.

Nggak cuma soal pagar laut, Samad juga bawa laporan dugaan korupsi di proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Dia minta KPK serius mendalami kasus ini.

"Kebetulan kami membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi yang terjadi di proyek. Proyeknya, saya katakan, di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi, kami ingin KPK lebih konsentrasi menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional," tuturnya.

Samad ngeklaim bahwa dirinya udah nyiapin bukti lengkap buat ngebantu KPK.

"Data-data yang kami punya cukup banyak, kami sudah collect (kumpulkan) dalam satu sistem. Sehingga begitu dibutuhkan, bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat," ujar Samad.

Ia yakin KPK punya dasar hukum yang kuat dalam untuk terlibat dalam pengusutan dugaan korupsi terkait dengan pagar laut karena kejanggalan yang sangat jelas terlihat.