Terbongkar! Ratusan Kecurangan di SNBT 2025, Panitia Siap Bawa Pelaku ke Polisi

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 kembali diwarnai kasus kecurangan.

Dilansir dari Antara, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/5), Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025, Eduart Wolok, mengungkap bahwa panitia menemukan hingga ratusan kasus dugaan kecurangan sepanjang pelaksanaan UTBK SNBT tahun ini.

Eduart menegaskan bahwa panitia tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas seluruh pelanggaran, termasuk melaporkannya ke kepolisian jika diperlukan.

"Kami memberikan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan, bahkan melaporkan ke kepolisian ketika kecurangan itu terjadi," tegasnya.

Tak hanya saat ujian berlangsung, panitia juga akan terus melakukan deteksi lanjutan hingga tahap daftar ulang mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi.

"Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Deteksi akan terus dilakukan hingga proses daftar ulang di kampus masing-masing," kata Eduart dengan tegas.

Untuk mencegah pelanggaran, panitia telah melakukan sejumlah upaya preventif. Di antaranya, pemasangan alat pemindai logam di lokasi ujian, serta penyusunan soal dengan standar penilaian dan skoring ketat. Langkah ini disebut sebagai bagian dari SOP mitigasi kecurangan dalam pelaksanaan UTBK SNBT.

"Berkat kerja keras panitia dan koordinasi dengan pusat UTBK, berbagai potensi kecurangan bisa kami cegah sejak dini. Ini penting agar tidak merugikan hak-hak peserta yang memang berjuang secara jujur," tambah Eduart.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto turut angkat bicara. Ia mendukung penuh langkah tegas panitia SNPMB 2025 dalam menyikapi praktik curang yang dinilai mencederai semangat kompetisi sehat.

"Meskipun jumlah pelanggarannya tidak banyak, tapi ini tetap pelanggaran akademik. Tidak adil bagi peserta lain yang sudah bekerja keras dan jujur," ujar Brian.

Mendiktisaintek juga menyatakan keyakinannya bahwa panitia, bersama pemangku kepentingan termasuk pihak kepolisian, mampu menangani masalah ini secara tuntas.