Bukan Nyari Untung, Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Bangun Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal alasan mendasar di balik pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang kita kenal sebagai Whoosh. Pembelaan ini muncul di tengah isu panas dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek tersebut.

Jokowi menegaskan bahwa proyek Whoosh ini bukan bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebuah solusi darurat untuk mengatasi kerugian negara yang mencapai angka fantastis: Rp100 triliun per tahun! Kerugian ini disebabkan oleh kemacetan parah yang sudah melumpuhkan Jakarta dan Bandung selama puluhan tahun.

"Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah," kata Jokowi.

Kerugian Kemacetan yang Fantastis

Menurut hitungan Jokowi, kerugian ekonomi akibat macet di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun. Jika digabung dengan Jabodetabek plus Bandung, angkanya sudah di atas Rp100 triliun per tahun.

Inilah alasan utama kenapa investasi besar pada transportasi massal seperti Whoosh, MRT, dan LRT dianggap wajib. Jokowi menekankan bahwa transportasi publik adalah layanan publik, bukan entitas bisnis yang harus mencari laba.

Keuntungan proyek ini, lanjut Jokowi, tidak melulu soal uang. Ada keuntungan sosial yang jauh lebih besar: pengurangan emisi karbon, polusi udara yang berkurang, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Ia mengibaratkan subsidi untuk transportasi publik adalah investasi jangka panjang.

Bola Panas di Tangan KPK

Namun, pembelaan Jokowi ini tidak muncul di ruang kosong. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, sebelumnya secara terbuka menyoroti dugaan korupsi pada proyek senilai US$7,2 miliar ini.

Mahfud mencontohkan, biaya per satu kilometer Kereta Whoosh mencapai US$52 juta. Padahal, di Tiongkok sendiri, hitungannya hanya US$17-18 juta, alias naik tiga kali lipat. "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?" tanya Mahfud.

Pembelaan Presiden Jokowi terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh menegaskan fokus pada layanan publik dan mengatasi kerugian kemacetan Jabodetabek yang mencapai Rp100 triliun.

Namun, isu dugaan korupsi dan penggelembungan anggaran yang disorot Mahfud MD kini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.

Saat ini, bola panas dugaan tindak pidana korupsi ini sudah berada di tangan KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025.