Benahi Subsidi BBM dan LPG Bisa Hemat Rp90-120 Triliun Per Tahun

JAKARTA, GENVOICE - Pakar energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fahmi Radhi, menilai pembenahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang tepat sasaran berpotensi menghemat anggaran negara 90-120 triliun rupiah per tahun.

"Langkah itu jauh lebih efektif dibanding kebijakan lain seperti Work From Home (WFH) yang dampak penghematannya terbatas," katanya, Kamis (26/3).

Fahmi menjelaskan, selama ini persoalan utama subsidi energi terletak pada distribusi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan perhitungannya, nilai subsidi yang salah sasaran saat ini bisa mencapai sekitar 120 triliun rupiah, meningkat dari estimasi sebelumnya sebesar 90 triliun rupiah.

Menurutnya, jika subsidi benar-benar diarahkan hanya kepada kelompok yang berhak, maka dana tersebut dapat dihemat dan dialihkan untuk memperkuat APBN. Kebijakan efisiensi itu juga diniali tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi karena kenaikan harga hanya akan dirasakan oleh pemilik kendaraan pribadi yang mampu membeli BBM non-subsidi.

Fahmi pun mengusulkan skema sederhana dalam implementasinya, yakni membatasi penerima subsidi hanya untuk sepeda motor serta kendaraan angkutan umum dan logistik. Sementara itu, kendaraan pribadi diarahkan menggunakan BBM non-subsidi agar distribusi subsidi lebih adil dan mudah diawasi di lapangan.

Ia juga menekankan bahwa kajian mengenai subsidi tepat sasaran sebenarnya telah lama tersedia dan bahkan telah diuji dalam berbagai skema, namun belum dijalankan secara konsisten. Karena itu, menurutnya, kondisi lonjakan harga energi global saat ini menjadi momentum tepat bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dalam membenahi subsidi energi.

Di kesempatan lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, masalahnya bukan tepat sasaran tegapi saat ini masyarakat butuh harga BBM dan liquified petroleum gas (LPG) yang stabil.

Kalau pemerintah memaksakan pembatasan subsidi energi maka kasus antrian panjang LPG 3 kilo gram (kg) tahun 2025 lalu bisa terulang. Ada risiko di masa transisi terjadi penimbunan dalam jumlah besar.

"Ini bisa memicu kemarahan publik dan inflasi yang berbahaya,"tegas Huda.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Celios Naliul Huda mengatakan, evaluasi terhadap subsidi energi memang perlu dilakukan tanpa harus ada lonjakan harga minyak global terlebih dahulu.

"Seharusnya, setiap ada perbaikan subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Di mulai dari data penerima subsidi yang valid," katanya.

Langkah yang tidak kalah penting adalah transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, terutama pemenuhan pasokan energi untuk industri.

Ruang Fiskal

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menilai lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal.

"Kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Eddy, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (26/3).

Ia mengatakan krisis energi global harus menjadi momentum untuk membenahi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar tepat sasaran dan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Eddy, pembenahan subsidi energi merupakan prioritas penting yang tidak boleh ditunda lagi. Sebab itu, penting untuk mempersiapkan desain kebijakan energi untuk jangka panjang.

"Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu," paparnya.

Sejak awal, dia mengaku terus mendorong pembenahan subsidi energi sebagai solusi mengurangi beban APBN. Apalagi berbagai data menunjukkan mayoritas pengguna Pertalite, minyak solar, dan LPG bersubsidi adalah masyarakat kalangan mampu yang tidak berhak.

"Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan," katanya.

Doktor Ilmu Politik UI itu kembali menegaskan pentingnya pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru terbarukan. Langkah tersebut bukan hanya penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk memastikan Indonesia memiliki fondasi energi yang lebih mandiri di masa depan.

"Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depan sesuai visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi," tutur Eddy. YK/ers/E-9