Microsoft Blokir Akses Militer Israel ke Layanan Cloud dan AI, Tekanan Karyawan Berbuah Hasil

JAKARTA, GENVOICE.ID - Microsoft mengambil langkah berani dengan memutus akses militer Israel ke sejumlah layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) yang selama ini disebut-sebut dipakai untuk mengawasi warga sipil Palestina. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Brad Smith, Vice Chair dan President Microsoft, pada Kamis (25/9) setelah penyelidikan internal menemukan adanya bukti yang mendukung laporan investigasi The Guardian.

Sebelumnya, media Inggris itu mengungkap bahwa Israel menyimpan data dan rekaman warga Palestina dalam jumlah masif melalui layanan Azure milik Microsoft-bahkan mencapai hingga satu juta panggilan per jam. Menanggapi temuan tersebut, Microsoft melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan Israel (IMOD) dan resmi menonaktifkan sejumlah langganan layanan, termasuk penyimpanan cloud serta teknologi AI tertentu.

"Kami memastikan layanan kami tidak digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil," tegas Smith. Ia juga menambahkan bahwa pemblokiran hanya berlaku untuk "seperangkat layanan" yang digunakan oleh satu unit di dalam IMOD, tanpa memengaruhi kontrak lain Microsoft dengan pemerintah Israel.

Langkah ini memang berfokus pada kepatuhan Microsoft terhadap persyaratan layanannya. Meski begitu, Smith menegaskan perusahaan tetap akan melanjutkan kerja sama di bidang keamanan siber dengan Israel maupun negara-negara lain di Timur Tengah, termasuk dalam kerangka Perjanjian Abraham.

Di sisi lain, laporan The Guardian menyebut militer Israel sempat memindahkan data sebesar 8TB dari Azure hanya beberapa hari setelah isu ini mencuat. Ada indikasi bahwa data tersebut sedang dipindahkan ke Amazon Web Services, meski pihak Amazon belum memberikan konfirmasi resmi.

Keputusan Microsoft ini tidak lepas dari tekanan internal. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah karyawan aktif maupun mantan karyawan mendesak perusahaan agar menghentikan keterlibatan dalam proyek yang berhubungan dengan militer Israel. Bahkan, Microsoft baru-baru ini memecat lima pegawainya yang terlibat aksi protes di kantor pusat.

Salah satu komunitas aktivis yang paling vokal adalah No Azure for Apartheid. Mereka telah melakukan kampanye publik lebih dari setahun, termasuk menginterupsi perayaan ulang tahun ke-50 Microsoft dan acara pengembang Build.

"Ini kemenangan besar bagi kampanye kami," ujar Hossam Nasr, salah satu koordinator kelompok tersebut. Namun, ia menilai langkah ini baru sebatas awal, sebab layanan yang diblokir hanya sebagian kecil. "Kami akan terus melanjutkan aksi hingga semua tuntutan terpenuhi, sampai Palestina benar-benar merdeka," tegasnya.