Jakarta Darurat Judol! 600 Ribu Warga Main Judi Online, Termasuk Penerima Bansos

JAKARTA, GENVOICE.ID - Jakarta lagi-lagi bikin geger Gen! Kali ini bukan soal macet atau banjir, tapi karena data mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ternyata, lebih dari 600 ribu warga Jakarta terlibat dalam aktivitas judi online (judol) sepanjang tahun 2024. Angkanya? Luar biasa banyak! Total transaksi deposit mencapai Rp 3,12 triliun dalam 17,5 juta kali transaksi!

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana. Nggak cuma angka totalnya yang bikin geleng-geleng kepala, tapi juga fakta bahwa lebih dari 15 ribu pemain judol adalah penerima bantuan sosial (bansos).

Mereka menyumbang transaksi sekitar Rp 67 miliar dalam hampir 400 ribu kali transaksi. Bayangin, uang yang seharusnya buat kebutuhan pokok, malah dipakai buat main judi online.

Bukan cuma warga biasa yang terseret, Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta, juga menyebut ada potensi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pusaran judol ini.

Tak segan-segan, ia pun langsung pasang sikap tegas. ASN DKI yang terbukti main judol bakal kena sanksi keras dan nggak bakal dikasih promosi jabatan.

"Jadi judol ini sudah menjadi persoalan nasional, bukan hanya persoalan di Jakarta. Tapi memang Jakarta salah satu provinsi dengan angka judol yang cukup besar," kata Pramono, Kamis (24/7/2025).

Untuk menindaklanjuti, Pramono sudah perintahkan Inspektorat DKI buat minta data lengkap dari PPATK. Nanti, ASN yang ketahuan main judol bakal dibina. Kalau masih bisa diselamatkan, dibina. Tapi kalau sudah parah? Ya siap-siap kena sanksi atau dicoret dari sistem.

Masalah ini bukan cuma soal uang, tapi juga integritas dan masa depan masyarakat. Kita tunggu aksi nyata Pemprov dan aparat buat berantas judol habis-habisan!

Fenomena judi online di Jakarta makin mengkhawatirkan. Data dari PPATK menunjukkan ribuan warga, termasuk penerima bansos dan ASN, terlibat aktif dalam praktik ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta bertindak cepat dan tegas agar penyalahgunaan bantuan serta pelanggaran integritas bisa dihentikan. Perang melawan judi online bukan hanya soal hukum, tapi juga soal moral dan masa depan generasi bangsa.