Pemerintah Indonesia Tegas Batasi Impor Plastik Baru, Dorong Produsen Bertanggung Jawab Penuh atas Limbah Plastik

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk membatasi impor plastik virgin, bahan plastik baru yang dibuat dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam.

Dilansir dari Antara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers peringatan Hari Keanekaragaman Hayati 2025 di Jakarta pada Kamis lalu.

Hanif menjelaskan bahwa pihaknya tengah mendorong pencabutan insentif pajak bagi industri petrokimia.

"Kami juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meninjau ulang dan mencabut insentif tersebut. Langkah ini diyakini dapat membantu mengurangi penggunaan plastik," ujarnya.

Ia optimis bahwa upaya konsisten dan kolaboratif dalam membatasi produksi plastik akan mendorong produsen untuk berinovasi dengan produk yang lebih ramah lingkungan.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengumumkan rencana pelarangan impor limbah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang mulai Januari 2025.

Hanif menambahkan, perluasan penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) juga menjadi fokus penting. Melalui EPR, produsen diwajibkan bertanggung jawab penuh terhadap limbah plastik yang dihasilkan dari produk mereka.

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa limbah plastik menyumbang 19,71 persen dari total 33,98 juta ton sampah nasional Indonesia pada tahun 2024, berdasarkan laporan dari 315 kabupaten/kota.

Limbah plastik menempati urutan kedua setelah limbah makanan yang mencapai 39,28 persen dari total sampah.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya tidak hanya mengurangi plastik baru yang masuk ke pasar, tetapi juga mendorong sistem pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab demi menjaga lingkungan Indonesia yang lebih bersih dan sehat.