Putri Dasco Jadi Korban Cyberbullying, KPAI Ingatkan Bahaya Menyeret Anak ke Konflik Politik
Kawiyan menyebut perundungan terhadap anak di media sosial termasuk kekerasan psikis. Dampaknya dapat mengganggu kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga tumbuh kembang korban.
JAKARTA, GENVOICE.ID - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta masyarakat tidak melibatkan anak dalam perselisihan maupun persaingan politik orang dewasa. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus cyberbullying yang dialami putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Dinda Ghania Althafunnisa.
Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, menyayangkan tindakan perundungan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak melalui media sosial. Menurutnya, perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk menyerang anak dari pihak yang dianggap memiliki pandangan berbeda.
"Saya sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan prihatin atas kejadian yang menimpa putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menjadi korban cyberbullying oleh orang dewasa yang aktif di dunia politik," kata Kawiyan dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan bahwa anak tidak seharusnya menjadi sasaran kritik, serangan, ataupun perundungan akibat aktivitas politik orang tuanya. Persaingan dan perbedaan pendapat di antara orang dewasa harus diselesaikan tanpa menyeret anak ke dalam konflik tersebut.
KPAI Tegaskan Cyberbullying Termasuk Kekerasan Psikis
Kawiyan menjelaskan, perundungan terhadap anak melalui media sosial bukan sekadar ejekan atau komentar negatif. Tindakan tersebut termasuk bentuk kekerasan psikis yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan anak di Indonesia.
Ia merujuk Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Sementara itu, Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum dalam upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Kawiyan menilai kasus yang dialami putri Dasco perlu menjadi pengingat bagi masyarakat, terutama orang dewasa yang aktif dalam kegiatan politik. Anak-anak dari keluarga pejabat maupun politisi tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
"Bisa jadi, pengalaman yang dialami oleh putri dari Sufmi Dasco Ahmad juga dialami oleh anak-anak dari keluarga politisi lainnya. Namun, tidak semua orang atau politisi yang anaknya menjadi korban cyberbullying mau atau berani angkat bicara atau speak up dengan berbagai alasan," kata Kawiyan.
Ia juga mengingatkan bahwa hak anak atas perlindungan telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Konstitusi menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dampak Perundungan Digital Bisa Berlangsung Lama
Menurut Kawiyan, cyberbullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial anak. Korban berpotensi mengalami rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, hingga memilih menjauh dari lingkungan sekitarnya.
Dalam kondisi tertentu, tekanan psikologis yang berlangsung berkepanjangan juga dapat meningkatkan risiko depresi. Bahkan, korban dapat mengalami perilaku menyakiti diri sendiri hingga munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup.
Dampak perundungan digital juga berbeda karena jejaknya dapat terus tersimpan dan beredar di internet. Unggahan, komentar, maupun gambar yang menyerang korban berpotensi kembali ditemukan dan dilihat oleh banyak orang meskipun peristiwa awal telah berlalu.
Kondisi tersebut dapat membuat anak kembali mengalami tekanan ketika menemukan konten yang sama. Selain memengaruhi kehidupan sosial, perundungan juga berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, prestasi pendidikan, dan proses pembentukan karakter.
"Jangan sampai karena ambisi, persaingan, atau perbedaan politik orang dewasa, masa depan dan kesehatan mental anak justru menjadi taruhannya. Perlindungan anak harus berada di atas kepentingan politik apa pun," tegas Kawiyan.
Karena itu, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial, terutama saat membicarakan persoalan yang melibatkan tokoh publik. Kritik terhadap orang dewasa tidak seharusnya diarahkan kepada anak atau anggota keluarga yang tidak terlibat dalam aktivitas politik tersebut.
Dasco Ceritakan Putrinya Ikut Menjadi Sasaran Perundungan
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad mengaitkan perundungan yang dialami putrinya dengan dinamika persaingan politik. Ia menyebut aktivitas politik kini telah merambah media sosial dan memunculkan berbagai framing negatif yang turut menyeret anak-anak.
Dasco menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada peringatan Hari Anak Internasional di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menceritakan pengalaman putrinya yang berusia 17 tahun setelah menjadi sasaran komentar dan unggahan negatif warganet.
"Dinamika politik itu juga kemudian sudah merambah ke media sosial, dan itu kemudian yang tidak sehatnya adalah kemudian itu juga mem-bully anak-anak," kata Dasco.
Ia mengaku kesulitan menjawab pertanyaan putrinya mengenai alasan dirinya ikut menjadi sasaran perundungan di media sosial. Dasco mengatakan anaknya mempertanyakan mengapa persoalan yang melibatkan sang ayah justru membuat dirinya ikut diserang.
"Saya juga susah menjawab pertanyaan dari anak saya. Perempuan, baru 17 tahun. Dia tanya, 'Pa, apa salah saya?' Anak sekarang ini kritis-kritis. 'Kenapa kemudian masalah Bapak kemudian saya diikut-ikutkan di-bully?'" tuturnya.
Dasco juga mengungkapkan bahwa putrinya sempat menunjukkan unggahan di media sosial yang memuat gambar dirinya disertai kata-kata menyerang. Ia mengaku sedih karena anaknya harus ikut menanggung dampak dari dinamika politik yang melibatkan dirinya.
Dasco Pertimbangkan Langkah Hukum
Menanggapi perundungan tersebut, Dasco menyatakan sedang berkomunikasi dengan penasihat hukum pribadinya untuk mempertimbangkan langkah hukum. Ia juga mengaku telah meminta izin kepada putrinya sebelum mengambil tindakan yang dianggap perlu.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat bagi kekerasan terhadap anak. Perbedaan pilihan, pandangan, maupun persaingan politik orang dewasa tidak boleh menghilangkan hak anak untuk merasa aman dan terlindungi.
KPAI pun menegaskan bahwa perlindungan anak harus ditempatkan di atas kepentingan politik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan kritik secara bertanggung jawab tanpa menjadikan anak sebagai sasaran serangan di media sosial.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!