Kilas Balik Mei 1998: Alasan Presiden B.J. Habibie Mencopot Jabatan Pangkostrad Prabowo Subianto

JAKARTA, GENVOICE.ID -Sejarah kelam Prahara Mei 1998 menyimpan salah satu drama politik militer paling menegangkan, yaitu keputusan berani Presiden B.J. Habibie mencopot Letjen Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrad.

Langkah krusial ini diambil tepat satu hari setelah mundurnya Presiden Soeharto, dipicu oleh laporan pergerakan pasukan Kostrad secara sepihak yang mengepung ibu kota tanpa koordinasi dengan Panglima ABRI.

Peristiwa pencopotan Prabowo sebagai Panglima Kostrad ini menjadi titik balik krusial yang menyelamatkan transisi demokrasi Indonesia di awal era Reformasi.

1. Laporan Rahasia Wiranto Terkait Pergerakan Pasukan

Pada 22 Mei 1998 sekitar pukul 09.00 WIB, Jenderal Wiranto meminta pertemuan empat mata dengan Habibie yang baru saja tiba di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, Wiranto melaporkan adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar daerah yang mulai mengepung Jakarta, termasuk mengonsentrasikan kekuatan di sekitar Istana Merdeka dan kediaman pribadi Habibie di Kuningan.

Berdasarkan catatan Habibie dalam bukunya, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006), ia langsung menyimpulkan bahwa Pangkostrad bertindak sendiri di luar komando resmi ABRI. Tindakan tersebut dinilai menyimpang dari instruksi yang telah diberikan sebelumnya.

2. Perintah Penyerahan Jabatan "Sebelum Matahari Terbenam"

Mendengar laporan krusial itu, Habibie langsung memerintahkan Jenderal Wiranto untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya hari itu juga. Habibie menegaskan bahwa pergantian posisi Pangkostrad harus selesai "sebelum matahari terbenam" agar seluruh pasukan bisa segera ditarik kembali ke barak masing-masing.

Meski Wiranto sempat mempertanyakan tenggat waktu yang sangat singkat tersebut, Habibie tetap pada keputusannya dan menyerahkan nama pengganti sepenuhnya kepada Pangab.

Di hari yang sama, Habibie juga kembali mengumumkan struktur Kabinet Reformasi Pembangunan yang tetap mempertahankan Wiranto sebagai Menhankam/Pangab.

Karena kendala teknis, posisi Pangkostrad baru diserahkan kepada Panglima Divisi Siliwangi, Mayjen Djamari Chaniago, keesokan harinya (23 Mei 1998). Namun untuk sementara waktu, Letjen Johny Lumintang (Asisten Operasi Pangab) ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Pangkostrad demi mengamankan situasi secepatnya.

3. Ketegangan Pertemuan Empat Mata Habibie dan Prabowo

Usai berkoordinasi dengan Wiranto, Habibie bersedia menerima Prabowo Subianto di Istana Merdeka setelah jam makan siang. Pertemuan yang berlangsung dalam bahasa Inggris tersebut berjalan dengan tensi tinggi.

Prabowo meluapkan amarah dan kekecewaannya, menilai keputusan pencopotan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap keluarga besarnya dan keluarga Soeharto.

• Argumen Prabowo: Prabowo berdalih bahwa mobilisasi pasukan yang ia lakukan bertujuan untuk mengamankan posisi Presiden.

• Tanggapan Habibie: Habibie menolak argumen tersebut dan menegaskan bahwa urusan pengamanan Presiden adalah tanggung jawab Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di bawah komando Pangab, bukan wewenang Kostrad. Menurut Habibie, tindakan Prabowo telah melanggar prinsip disiplin militer "Saptamarga" dan "Sumpah Prajurit".

Prabowo sempat menawar agar diberi waktu tiga bulan, tiga minggu, hingga tiga hari untuk tetap memegang komando pasukannya. Habibie dengan tegas menolak semua permintaan tersebut, bahkan saat ia menawarkan posisi alternatif seperti duta besar, Prabowo bersikeras hanya menginginkan pasukannya.

Pertemuan tersebut akhirnya disudahi setelah Sintong Pandjaitan (penasihat Habibie) meminta Prabowo meninggalkan ruangan. Sebelum berpisah, Prabowo sempat mencoba menghubungi Jenderal Wiranto melalui telepon namun gagal.

Pertemuan menegangkan itu ditutup dengan momen Habibie memeluk Prabowo dan menitipkan salam hormat untuk Prof. Soemitro Djojohadikusumo serta Soeharto.