Dua WNA Jadi Direksi Garuda Indonesia, Prabowo: Sekarang Ekspatriat Non-Indonesia bisa Pimpin BUMN

JAKARTA, Genvoice.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kini ekspatriat atau warga negara asing diperbolehkan memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan itu disampaikan usai penunjukan dua warga asing sebagai direksi baru Garuda Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pekan ini.

Prabowo mengungkapkan bahwa regulasi mengenai syarat kewarganegaraan bagi pimpinan BUMN telah diperbarui. Tujuannya, agar perusahaan pelat merah bisa dikelola oleh orang dengan kemampuan terbaik, tanpa batasan asal negara.

"Saya sudah ubah peraturannya. Sekarang ekspatriat bisa memimpin BUMN," ujar Prabowo dalam sesi dialog di Forbes Global CEO Conference 2025, seperti yang dikutip dari DetikFinance, Jumat (17/10).

Langkah ini langsung terlihat dalam jajaran direksi baru Garuda Indonesia. Pemerintah menunjuk Balagopal Kunduvara dan Neil Raymond Mills, dua profesional asal luar negeri, untuk mengisi posisi strategis di maskapai pelat merah tersebut.

Balagopal dikenal memiliki pengalaman panjang di industri penerbangan, termasuk di Singapore Airlines, dengan spesialisasi di bidang keuangan dan manajemen risiko.

Sementara Neil Raymond Mills merupakan eksekutif yang pernah menjabat di sejumlah maskapai internasional seperti SpiceJet dan easyJet.

Keduanya diharapkan membawa pendekatan baru dalam memperbaiki kinerja Garuda yang masih dalam proses pemulihan pasca restrukturisasi utang.

Perubahan ini didasarkan pada ketentuan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN, yang memungkinkan adanya pengecualian terhadap syarat kewarganegaraan untuk direksi. Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa ketentuan kewarganegaraan dapat ditentukan lain oleh Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) sesuai kebutuhan perusahaan.

Meski demikian, kebijakan ini memunculkan beragam reaksi. Sebagian pihak mendukung langkah pemerintah membuka pintu bagi tenaga asing berpengalaman, dengan harapan BUMN bisa bertransformasi menjadi lebih efisien dan kompetitif secara global.

Namun di sisi lain, sejumlah pengamat menilai perlu kehati-hatian agar keputusan ini tidak mengabaikan kepentingan nasional dan nilai kedaulatan ekonomi.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden untuk mengedepankan meritokrasi.

"Presiden ingin BUMN dikelola oleh talenta terbaik. Bisa dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri, selama mereka punya rekam jejak dan kompetensi yang jelas," ujarnya.