Harvard Lawan Tekanan Trump, Obama Angkat Suara

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden AS ke-44, Barack Obama, menyatakan dukungannya terhadap Universitas Harvard setelah pemerintahan Donald Trump memutuskan membekukan dana hibah federal senilai 2,2 miliar dolar AS. Pemotongan tersebut dilakukan setelah Harvard menolak apa yang disebut sebagai upaya "regulasi pemerintah" terhadap kampus oleh administrasi Trump.

Dalam pernyataannya, Obama menyebut bahwa Harvard telah menjadi contoh bagi institusi pendidikan tinggi lainnya dengan menolak "upaya ceroboh dan ilegal" yang dianggap mengancam kebebasan akademik. Ia memuji langkah kampus dalam menciptakan lingkungan yang mendorong rasa hormat, debat intelektual, dan pencarian pengetahuan.

Di saat bersamaan, 876 dosen Universitas Yale menandatangani surat terbuka yang menyerukan pimpinan kampus untuk menolak dan menantang segala bentuk tuntutan pemerintah yang dinilai melanggar hukum dan membahayakan otonomi akademik.

Krisis ini dipicu oleh langkah administrasi Trump yang mengklaim tengah memberantas antisemitisme di kampus-kampus. Namun, banyak kalangan akademik menilai langkah tersebut sebagai dalih untuk mengekang kebebasan berpendapat dan mengontrol arah riset serta pengajaran di institusi swasta.

Presiden Harvard, Alan Garber, menegaskan bahwa tidak ada pemerintah, siapa pun yang berkuasa, yang seharusnya menentukan isi kurikulum, proses penerimaan mahasiswa, atau kebijakan rekrutmen dosen di universitas swasta. Ia menyebut tindakan pembekuan dana sebagai bentuk tekanan yang mencederai prinsip dasar pendidikan tinggi.

Tak hanya Harvard, beberapa universitas ternama lain seperti Columbia, Princeton, dan MIT juga ikut terseret. Columbia bahkan menyetujui beberapa tuntutan, termasuk larangan penggunaan penutup wajah saat demonstrasi, pembatasan aksi protes di dalam gedung akademik, serta peninjauan ulang program kajian Timur Tengah. MIT melaporkan bahwa sembilan mahasiswanya kehilangan visa akibat kebijakan baru tersebut.

Sementara itu, Trump dan pejabat administrasinya menegaskan bahwa pemerintah hanya ingin memastikan penggunaan dana publik sejalan dengan hukum federal. Namun, kritik terhadap pendekatan mereka terus menguat. Banyak yang menilai bahwa pemerintah menggunakan isu antisemitisme sebagai dalih untuk mendorong agenda ideologis tertentu dan membungkam kritik di lingkungan kampus.

Obama berharap lebih banyak institusi pendidikan tinggi mengikuti langkah Harvard. "Mari berharap institusi lain juga bersikap seperti ini," pungkasnya.