Perang Timur Tengah Berpotensi Dorong Harga Minyak ke US$150, Indonesia Harus Waspada

JAKARTA, GENVOICE.ID- Prasasti Center for Policy Studies memperingatkan bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran diperkirakan akan berlangsung cukup lama. Kondisi ini berpotensi mengguncang perekonomian Indonesia, terutama melalui kenaikan harga bahan bakar dan gangguan rantai pasok.

Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti, menekankan bahwa kerentanan utama muncul dari keterbatasan cadangan dan pasokan energi global, mengingat Iran dan kawasan Timur Tengah merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar dunia.

Konflik bersenjata ini juga dapat mengganggu Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20-30% perdagangan minyak global. Gangguan di jalur ini memicu efek domino pada rantai pasok energi internasional, yang akhirnya mendorong lonjakan harga minyak mentah.

"Ini bukan hanya sekadar hambatan di Selat Hormuz. Tapi juga menyerang, menyasar kepada kilang-kilang minyak yang berarti suplai minyak di global akan terganggu, sangat-sangat terganggu," ungkap Piter dalam acara jumpa media, ditulis Jumat (13/3/2026).

Piter menambahkan, harga minyak dunia tidak menutup kemungkinan menyentuh US$150 per barel, meski sempat turun sementara berkat langkah Badan Energi Internasional (IEA) melepas 400 juta barel untuk menstabilkan pasar.

Selain tekanan pada harga energi, konflik ini juga berdampak pada rantai pasok global. Biaya logistik, terutama untuk ekspor-impor, diprediksi naik, sehingga suplai produk menjadi lebih mahal dan langka.

"Shipping cost pasti akan naik biayanya. Selain naik ya semakin sulit juga. Berarti kegiatan transaksi perdagangan dunia pasti turun. Ekspor-impor akan turun. Ini bagi Indonesia walaupun kita bukan negara eksportir, tapi pasti akan mengganggu ekonomi kita kan," jelasnya.

Ia menekankan bahwa ketergantungan industri pada bahan baku impor membuat efek ini lebih terasa.

Skema Pemerintah Menghadapi Risiko

Dalam menghadapi potensi lonjakan harga minyak, pemerintah memiliki beberapa skema:

1. Mengikuti harga pasar global tanpa intervensi, artinya harga BBM domestik naik sesuai pasar. Risiko: inflasi tinggi, daya beli masyarakat tertekan, dan pertumbuhan ekonomi bisa terganggu.

2. Menahan harga BBM sepenuhnya, menjaga daya beli tapi membebani APBN.

3. Subsidi parsial, di mana pemerintah menanggung sebagian kenaikan harga BBM dan sisanya ditransmisikan ke konsumen. Skema ini dianggap paling realistis dan ideal.

Piter menegaskan, meski berbagai opsi diambil, ekonomi Indonesia tetap akan terdampak. Yang menjadi fokus adalah bagaimana meminimalkan tekanan pada masyarakat dan perekonomian nasional.