Gibran Mundur dari Jabatan Wapres? Ini 5 Fasilitas Negara yang Bisa Dinikmatinya Seumur Hidup

JAKARTA, GENVOICE.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi tetap memperoleh sejumlah fasilitas dari negara meskipun mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Hak tersebut mencakup uang pensiun sebesar Rp20.160.000 per bulan, tunjangan, biaya kesehatan keluarga, rumah kediaman, hingga kendaraan dinas beserta pengemudi.

Ketentuan mengenai hak mantan presiden dan wakil presiden tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Aturan itu tidak mencantumkan persyaratan masa jabatan minimal untuk memperoleh hak pensiun setelah berhenti dengan hormat.

Pembahasan mengenai kemungkinan Gibran mundur mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa sang wakil presiden sempat menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.

Meski demikian, pengunduran diri Gibran belum resmi dilakukan. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Gibran disebut mendapat saran untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Syarat Mantan Wapres Tetap Mendapat Fasilitas Negara

Tidak semua mantan wakil presiden otomatis memperoleh seluruh fasilitas tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978, hak itu diberikan kepada presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

Ada tiga kategori pemberhentian yang masuk dalam ketentuan tersebut, yakni tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, berhenti atas permintaan sendiri, serta tidak dapat menjalankan kewajiban karena suatu sebab.

Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk kategori yang memungkinkan seseorang memperoleh hak sebagai mantan wakil presiden. Sementara itu, pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tidak disebut sebagai salah satu kategori tersebut.

1. Pensiun Rp20,16 Juta Setiap Bulan

Salah satu hak utama yang bisa diterima mantan wakil presiden adalah uang pensiun bulanan. Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menetapkan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Gaji pokok wakil presiden saat ini sebesar Rp20.160.000 per bulan. Angka tersebut merupakan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000 dan tidak mengalami perubahan sejak 2001.

Jika Gibran berhenti dengan hormat, nilai pensiun pokok yang diterimanya mencapai Rp241.920.000 dalam setahun. Pembayaran pensiun dimulai pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan berhenti dari jabatan.

Namun, tunjangan jabatan wakil presiden sebesar Rp22.000.000 per bulan tidak lagi diberikan setelah masa jabatan berakhir. Artinya, penghasilan bulanan dari negara yang sebelumnya mencapai Rp42.160.000 akan berkurang menjadi Rp20.160.000.

Pemberian pensiun juga memiliki ketentuan penghentian. Pembayaran berakhir apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.

Apabila mantan wakil presiden meninggal dunia, pasangan yang ditinggalkan berhak menerima pensiun janda atau duda sebesar 50 persen dari pensiun pokok. Dengan perhitungan tersebut, jumlahnya mencapai Rp10.080.000 per bulan.

2. Tunjangan dan Biaya Rumah Tangga

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri. Negara turut menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas air, listrik, dan telepon.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari hak administratif yang diberikan kepada mantan wakil presiden setelah berhenti dengan hormat. Dengan begitu, dukungan negara tidak hanya berbentuk pembayaran pensiun setiap bulan.

3. Biaya Kesehatan untuk Mantan Wapres dan Keluarga

Hak lainnya adalah pembiayaan layanan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya. Negara menanggung biaya perawatan kesehatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Fasilitas kesehatan ini menjadi salah satu hak yang dapat dinikmati setelah seseorang tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Ketentuannya juga termasuk dalam fasilitas bagi mantan pejabat yang berhenti dengan hormat.

4. Mendapatkan Rumah Kediaman

Mantan wakil presiden juga berhak memperoleh satu rumah kediaman yang layak. Ketentuan mengenai fasilitas rumah tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.

Pemberian rumah hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Sementara itu, nilai rumah, luas tanah, dan luas bangunan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pajak serta biaya terkait ditanggung negara.

Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan jika wakil presiden mengundurkan diri sebelum masa jabatannya selesai. Perpres tersebut mengatur rumah harus sudah tersedia sebelum yang bersangkutan berhenti, sehingga penerapannya dalam situasi pengunduran diri di tengah masa jabatan masih membutuhkan kejelasan dari pemerintah.

5. Kendaraan, Pengemudi, dan Staf

Fasilitas lain yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 adalah kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan staf dari kalangan pegawai negeri untuk membantu kebutuhan tertentu.

Adapun pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur melalui ketentuan tersendiri. Seluruh fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak yang diberikan kepada mantan wakil presiden sesuai persyaratan dan aturan yang berlaku.

Pengunduran Diri dan Pemakzulan Jadi Dua Kemungkinan Berbeda

Di tengah kabar niat pengunduran diri, Gibran juga menghadapi dinamika politik di DPR. Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai tahap awal proses pemakzulan.

Usulan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi menyebut tidak ditemukan bukti dokumen pendidikan luar negeri milik Gibran yang setara dengan ijazah SMA.

Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri secara resmi, proses pergantian wakil presiden akan mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR harus memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong.

Dengan demikian, pengunduran diri dan pemakzulan memiliki mekanisme serta konsekuensi yang berbeda, termasuk terkait hak fasilitas bagi mantan wakil presiden. Namun, selama belum ada keputusan resmi mengenai status jabatan Gibran, seluruh kemungkinan tersebut masih bergantung pada perkembangan proses politik dan ketentuan hukum yang berlaku.