Indonesia harus Terus Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Hadapi Krisis Global 

JAKARTA, GENVOICE - Persaingan geopolitik ke depan tidak hanya urusan minyak, gas, dan mineral. Pangan dan air berpotensi menjadi sumber daya strategis yang sama pentingnya. Untuk ini Pemerintah harus membangun ketahanan pangan harus dirancang agar Indonesia tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ketika terjadi krisis global, gangguan perdagangan internasional, maupun konflik antarnegara.

Pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin mengatakan Negara yang mampu mengamankan produksi pangan dan sumber airnya sendiri akan memiliki posisi yang jauh lebih kuat ketika rantai pasok global terganggu.

"Jadi jangan hanya soal hari ini beras cukup, tapi yang harus dibangun adalah sistem pangan yang utuh, dari lahan, air, benih, pupuk, sampai distribusi. Kalau ada apa-apa seperti sekarang di Timur Tengah, kita tidak perlu panik karena masih bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau pangan, air dan energi masih terlalu bergantung impor, itu tentu lebih rentan ketika negara pemasok memilih mengamankan kebutuhannya sendiri," kata Zainal.

Menurut dia, target produksi pertanian hendaknya jangan sekadar mengurangi impor ketika produksi sedang bagus. Tetapi pertanian nasional harus punya kapasitas produksi yang kuat dan berkelanjutan.

"Dengan memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan punya cadangan yang cukup, itu baru namanya ketahanan pangan yang benar-benar kuat," tegasnya.

Untuk itu, Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur irigasi, memperluas lahan produktif, menjaga kualitas tanah, memastikan ketersediaan air, memperbaiki distribusi pupuk dan benih, serta memberikan kepastian bagi petani.

"Dengan pendekatan ini, swasembada pangan tidak hanya menjadi program jangka pendek untuk menekan impor, tetapi menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional menghadapi perubahan geopolitik dan kemungkinan gangguan rantai pasok pangan dunia," kata Zainal.

Perluas Jaringan Irigasi

Sebelumnya, pakar pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat mengatakan Pemerintah perlu melanjutkan pembangunan 63 bendungan yang telah dibangun dengan memperluas jaringan irigasi hingga ke lahan-lahan persawahan.

Sebab, keberadaan bendungan dinilai akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap ketahanan pangan apabila diikuti pembangunan infrastruktur irigasi yang masif.

Pembangunan jaringan irigasi menjadi tahap penting agar keberadaan bendungan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyediaan dan penyimpanan air, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi pertanian.

"Seharusnya pemerintah sekarang melanjutkan keberadaan 63 bendungan tersebut dengan membangun jaringan irigasi yang masif, sehingga memiliki multiplier effect terhadap peningkatan produksi pangan dan ekonomi perdesaan," kata Ramdan.

Apalagi, kebutuhan untuk meningkatkan produksi pertanian semakin penting seiring dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan swasembada pangan dan energi sebagai salah satu prioritas.

Terlebih, pemerintah juga mencanangkan program pengembangan bahan bakar nabati seperti B50. Dengan kondisi tersebut, hasil pertanian tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi manusia dan ternak, tetapi juga berpotensi menjadi bahan baku untuk kebutuhan energi, termasuk biodiesel maupun bioetanol.

"Jadi beban produksi pertanian kita sekarang bukan hanya untuk kebutuhan manusia dan ternak, tetapi juga untuk olahan energi, baik biodiesel maupun bioetanol. Karena itu produksi bukan sekadar dipertahankan, tetapi harus ditingkatkan," jelasnya.

Peningkatan produksi kata Ramda perlu dilakukan melalui penguatan infrastruktur pertanian, salah satunya jaringan irigasi. Jika produksi tidak ditingkatkan sementara kebutuhan pangan dan energi terus bertambah, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Ia mengakui pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menjalankan program pompanisasi untuk membantu menyediakan air bagi lahan pertanian. Namun, menurutnya, cakupan dan dampak pompanisasi belum dapat dibandingkan dengan pembangunan jaringan irigasi yang terhubung langsung dengan bendungan.

"Pompanisasi memang sudah dilakukan Kementerian Pertanian, tetapi dampaknya relatif kurang signifikan dan cakupannya juga tidak seluas kalau persawahan terkoneksi dengan jaringan irigasi dari bendungan-bendungan yang sudah ada," katanya.

Ia pun mendorong pemerintah melakukan ekstensifikasi infrastruktur irigasi agar air dari bendungan dapat menjangkau lebih banyak areal persawahan. Infrastruktur tersebut juga dinilai dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan indeks pertanaman.

Menurut Ramdan, peningkatan indeks pertanaman dapat dilakukan dengan mengubah pola tanam berdasarkan ketersediaan air. Sawah yang sebelumnya hanya dapat ditanami dan dipanen satu kali dalam setahun, misalnya, dapat ditingkatkan menjadi dua kali. Sementara lahan yang sebelumnya mampu panen dua kali dapat ditingkatkan menjadi tiga kali.

"Sawah yang sebelumnya hanya panen satu kali setahun bisa ditingkatkan menjadi dua kali. Yang sebelumnya dua kali bisa menjadi tiga kali, sedangkan yang sudah tiga kali harus dipertahankan," tuturnya.

Ia menambahkan, penguatan jaringan irigasi juga semakin penting menghadapi perubahan iklim. Fenomena El Nino yang terjadi lebih sering dibandingkan La Nina dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air, khususnya ketika memasuki musim kemarau.

"Dengan fenomena perubahan iklim, ketika El Nino lebih sering terjadi dibandingkan La Nina, otomatis bendungan yang ada membutuhkan pengelolaan dan ketersediaan debit air yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pertanian saat kemarau," jelasnya.