Pemerintah Suntik Rp 100 Triliun Buat Makan Bergizi Gratis, Stunting Auto Skip?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah resmi menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun demi memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil dapat gizi yang cukup, sehingga angka stunting bisa berkurang. Keputusan ini diumumin langsung setelah rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (5/2).

Prabowo menekankan bahwa program ini bukan sekadar bantuan makanan, tapi investasi jangka panjang buat menciptakan generasi unggul dan sehat.

"Kami berkomitmen untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan optimal," kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo udah teken Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025, yang menetapkan pemotongan Rp306,69 triliun dari APBN dan APBD 2025. Nah, dari angka ini, Rp100 triliun bakal dialokasikan buat MBG.

Buat realokasi anggaran ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani udah menerbitkan surat yang merinci 16 pos belanja yang bakal dipangkas. Pemotongan anggarannya bervariasi, ada yang 10% sampai 90%, biar MBG bisa diperluas ke anak usia dini, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia DIY, Pranasik Faihaan mendukung langkah ini. Menurutnya, alokasi anggaran buat gizi anak jauh lebih penting dibanding program lain, terlebih mengingat pentingnya investasi dalam sumber daya manusia (SDM) di tengah perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Investasi SDM adalah investasi utama. Di tengah percepatan teknologi AI, hanya SDM yang mumpuni yang bisa beradaptasi dengan perubahan cepat ini. Teknologi mengubah lanskap pekerjaan, menghilangkan banyak pekerjaan sekaligus membuka peluang bagi munculnya jenis pekerjaan baru," ujar Pranasik dalam keterangannya, di Yogyakarta, Kamis (6/2).

Ia menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia sejak dini. Menurutnya, generasi muda yang mendapatkan asupan gizi yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan global dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Program MBG udah jalan sejak awal 2024 dan dapet respons positif dari masyarakat. Dengan tambahan anggaran ini, pemerintah berharap bisa tekan angka stunting, yang masih jadi masalah besar buat pertumbuhan SDM di Indonesia.

Senada dengan itu, Peneliti Mubyarto dari Institute Awan Santosa menilai pengalihan anggaran ke MBG adalah langkah tepat karena menyangkut membangun SDM Indonesia. Ia mengatakan, anak-anak itu merupakan potret nyata Indonesia di masa depan, bagaimana Indonesia menyongsong Indonesia emas tahun 2045.

"Oleh karena itu agar daya saingnya meningkat, itu harus dibangun sejak saat ini, melalui pemenuhan gizi yang seimbang," ucap Awan

Menurut dia, efisiensi anggaran tidak akan memberi manfaat lebih kalau tidak difokuskan ke program MBG sebagi program prioritas untuk jangka panjang.

Selain memenuhi gizi anak, efisiensi juga perlu re-alokasi untuk program prioritas jangka pendek dan menengah dalam rangka merealisasikan swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan daya beli masyarakat dan memberdayakan koperasi dan ekonomi rakyat (UMKM).

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi sepakat realokasi anggaran untuk MBG. Dikatakannya, salah satu agenda pemangkasan atau efisiensi anggaran adalah untuk pembiayaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, salah satunya adalah MBG.

APBN 2025 mengalokasikan anggaran 71 triliun, namun anggaran ini ditaksir hanya bisa sampai bulan mei atau juni, dan Badan Gizi Nasional mengungkap agar bisa sampai desember 2025 maka diperlukan tambahan anggaran 100 triliun.

Untuk transparansi dan akuntabilitas maka sebaiknya pemerintah membuat Dashboard program MBG yang didalamnya berisi informasi kebijakan/regulasi, penggunaan anggaran (real time) capaian program dan ruang pelaporan masyarakat sebagai bentuk kontrol. Badiul menegaskan Pemerintah perlu menerbitkan peraturan sebagai payung untuk MBG misalnya melalui Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP).