Psikolog UI Sentil Pejabat Pamer Harta di Sosial Media: Tak Empati dan Bisa Picu Kecemburuan Sosial!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Psikolog keluarga dari Universitas Indonesia, Sani B. Hermawan, S.Psi., memberikan peringatan keras kepada para pejabat publik agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menyoroti fenomena pamer harta yang dilakukan oleh sebagian pejabat sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak menunjukkan empati kepada masyarakat.

"Pejabat publik itu mestinya bijak dalam bermedia sosial, termasuk membatasi diri untuk tidak pamer harta," ujar Sani, yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Psikologi Daya Insani.

Menurutnya, pejabat negara yang digaji oleh uang rakyat tidak sepatutnya menggunakan media sosial sebagai ajang untuk mencari validasi atau menunjukkan status sosial melalui kekayaan pribadi mereka. Tindakan tersebut, lanjut Sani, tidak hanya tidak tepat secara moral dan etika, tapi juga bisa memicu kecemburuan sosial.

"Ketika itu adanya di pejabat publik, rasanya menjadi tidak proper, tidak empati. Hal ini bisa menimbulkan rasa kecemburuan dan ketidakpedulian terhadap kondisi masyarakat," tegasnya.

Sani juga mengingatkan bahwa pejabat publik harus memiliki kesadaran atas konsekuensi dari setiap perilaku mereka, terutama karena mereka berada dalam sorotan publik.

Daripada memamerkan kekayaan, Sani menyarankan agar pejabat menggunakan media sosial untuk membagikan kegiatan sosial atau aktivitas positif lainnya, yang dapat mencerminkan peran dan kapasitas mereka sebagai pelayan masyarakat.

"Kalau pamer kehidupan sosial atau kegiatan yang positif, justru bagus. Itu bisa digunakan untuk mempromosikan diri mereka sebagai figur publik yang bermanfaat," ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga mengingatkan seluruh pejabat pemerintah agar menghindari gaya hidup mewah dan menerapkan kesederhanaan, terutama dalam situasi ekonomi yang sedang sulit bagi banyak masyarakat.

Dalam rapat koordinasi dengan para kepala daerah pada Selasa (2/9), Tito juga menginstruksikan agar semua kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan kesan pemborosan ditunda, demi menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial saat ini.