Daftar Lengkap 15 Anggota Kabinet Bayangan Indonesia: Profil, Pendidikan, dan Kepakaran

JAKARTA, GENVOICE.ID -Koalisi Masyarakat Sipil merilis daftar 15 anggota Kabinet Bayangan (shadow cabinet) Indonesia yang diisi oleh kombinasi akademisi, peneliti, dan aktivis independen demi memperkuat fungsi check and balances terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Mengusung konsep zaken cabinet berbasis keahlian teknis (evidence-based policy), setiap figur ditunjuk berdasarkan rekam jejak kepakaran untuk menjadi penyeimbang serta mitra kritikal (counterpart) langsung bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

Daftar Lengkap dan Profil Anggota Kabinet Bayangan

1. Feri Amsari - Menteri Sekretaris Negara

Pendidikan: S1 dan S2 Ilmu Hukum (Universitas Andalas), LL.M. (William & Mary Law School, AS).

Kepakaran: Hukum tata negara, hukum acara MK, sistem pemilu, dan tata kelola antikorupsi.

Latar Belakang: Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan mantan Direktur PUSaKO (2017-2023). Dalam kabinet bayangan, ia bertanggung jawab memimpin koordinasi administrasi dan operasional kabinet.

2. Media Wahyudi Askar - Menteri Perekonomian

Pendidikan: S1 Ilmu Politik (UGM), M.Sc. dan Ph.D. (University of Manchester, Inggris).

Kepakaran: Ekonomi pembangunan, kebijakan fiskal, inklusi keuangan, serta penanganan ketimpangan sosial.

Latar Belakang: Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM serta Direktur Kebijakan Publik di CELIOS. Bertugas merumuskan formulasi kebijakan ekonomi alternatif.

3. Shofwan Al Banna Choiruzzad - Menteri Luar Negeri

Pendidikan: S1 Hubungan Internasional (UI), M.A. (Meijigakuin University, Jepang), Ph.D. (Ritsumeikan University, Jepang).

Kepakaran: Politik luar negeri Indonesia, ekonomi politik internasional, dan diplomasi kawasan ASEAN.

Latar Belakang: Associate Professor HI FISIP UI sekaligus Sekretaris Eksekutif ASEAN Studies Center UI. Mengawasi arah kebijakan diplomasi dan hubungan internasional.

4. Nabiyla Risfa Izzati - Menteri Sosial dan Layanan Dasar

Pendidikan: S1 Hukum (UGM), LL.M. (Leiden University, Belanda), Kandidat Doktor (Queen Mary University of London).

Kepakaran: Hukum ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, ekonomi digital, dan kesetaraan gender.

Latar Belakang: Dosen FH UGM, Wakil Direktur Research Center for Law, Gender, and Society UGM, serta peneliti Fairwork Indonesia. Mengawal kebijakan kesejahteraan dan perlindungan kelompok rentan.

5. Irma Hidayana - Menteri Kesehatan

Pendidikan: S1 Filsafat (UGM), M.P.H. (Montclair State University, AS), Ph.D. (Columbia University, AS).

Kepakaran: Kesehatan masyarakat, hak atas kesehatan, gizi anak, dan inovasi kesehatan digital.

Latar Belakang: Dosen Kesehatan Masyarakat di Hofstra University (AS) dan inisiator LaporCOVID-19 serta Rumah Sehat Rakyat. Bertanggung jawab mengevaluasi kebijakan pelayanan kesehatan nasional.

6. Iman Zanatul Haeri - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan: S1 dan S2 Pendidikan Sejarah (Universitas Negeri Jakarta).

Kepakaran: Kebijakan pendidikan, sejarah nasional, pengembangan kurikulum, dan advokasi tenaga pendidik.

Latar Belakang: Guru sejarah di MA Al-Tsaqafah Jakarta dan Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Bertugas mengawasi reformasi sektor pendidikan dan SDM.

7. Khoirunnisa Nur Agustyati - Menteri Hak Perempuan dan Marjinal

Pendidikan: S1 Sosiologi dan S2 Ilmu Politik (Universitas Indonesia).

Kepakaran: Demokrasi inklusif, sistem pemilu, keterwakilan politik perempuan, dan perlindungan kelompok marjinal.

Latar Belakang: Peneliti senior dan Direktur Eksekutif Perludem (sebelumnya di CETRO). Berfokus pada penguatan hak perempuan dan masyarakat sipil.

8. Nenden Sekar Arum - Menteri Riset, Teknologi, dan Digital

Pendidikan: S1 Teknik Informatika (UMS), M.Sc. Advanced Computer Science (University of Birmingham, Inggris).

Kepakaran: Hak-hak digital, kebebasan berekspresi online, keamanan siber, dan privasi data.

Latar Belakang: Mantan jurnalis yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif SAFEnet. Mengawasi kebijakan tata kelola ruang digital dan inovasi teknologi nasional.

9. Iqbal Damanik - Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Pendidikan: S1 Ilmu Komunikasi (USU), S1 Ilmu Politik (Universitas Indonesia).

Kepakaran: Tata kelola sumber daya alam, keadilan ekologis, transisi energi, dan mitigasi iklim.

Latar Belakang: Juru Kampanye Hutan di Greenpeace Indonesia dengan rekam jejak panjang dalam advokasi pelestarian lingkungan hidup dan pemikiran kritis sektor ekologi.

10. Isnawati Hidayah - Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Pendidikan: Alumni Universitas Negeri Malang (UM).

Kepakaran: Ketahanan dan kedaulatan pangan, advokasi gizi masyarakat, serta evaluasi program bantuan sosial.

Latar Belakang: Koordinator Nasional MBG Watch yang konsisten mengawasi implementasi program pangan nasional. Bertugas merancang strategi kedaulatan agraria berkelanjutan.

11. Arman Suparman - Menteri Dalam Negeri dan Keamanan

Pendidikan: S1 Filsafat (STFK Ledalero), S2 Sosiologi (Universitas Indonesia).

Kepakaran: Otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan lokal, dan iklim investasi daerah.

Latar Belakang: Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Berfokus pada pengawasan administrasi dalam negeri dan kebijakan daerah.

12. Yance Arizona - Menteri Hukum dan Kebijakan Negara

Pendidikan: Ph.D. in Law and Society (Leiden University, Belanda), Pelatihan Hukum eksekutif (Harvard, Columbia, UC Berkeley).

Kepakaran: Hukum tata negara, hak masyarakat adat, reformasi hukum, dan HAM.

Latar Belakang: Pengajar FH UGM dan Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (Pandekha) UGM. Bertugas menelaah pembentukan legislasi dan reformasi institusi.

13. Bhima Yudhistira Adhinegara - Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran

Pendidikan: M.Sc. in Finance (University of Bradford, Inggris).

Kepakaran: Ekonomi makro, kebijakan fiskal, keuangan negara, perpajakan, dan analisis investasi.

Latar Belakang: Direktur Eksekutif CELIOS, mantan peneliti INDEF, serta berpengalaman sebagai konsultan World Bank dan JICA. Mengawasi postur APBN dan transparansi anggaran.

14. Curie Maharani Savitri - Menteri Pertahanan

Pendidikan: M.T. cum laude Manajemen Pertahanan (ITB), Ph.D. in Defence and Security (Cranfield University, Inggris).

Kepakaran: Industri pertahanan, pengadaan alutsista, hubungan sipil-militer, dan strategi keamanan kawasan.

Latar Belakang: Dosen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (BINUS). Menjadi pembanding kritis dalam formulasi kebijakan pertahanan dan keutamaan militer.

15. Ahmad Jilul Qur'ani Farid - Sekretaris Kabinet

Pendidikan: S1 Hubungan Internasional (Universitas Airlangga).

Kepakaran: Tata kelola pemerintahan, transparansi publik, dan kebijakan partisipatif.

Latar Belakang: Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan mantan aktivis mahasiswa. Bertugas mengorkestrasi agenda internal, perancangan rapat, dan sinergi lintas kementerian bayangan.

Hadirnya 15 akademisi dan praktisi lintas disiplin dalam Kabinet Bayangan Indonesia ini menjadi angin segar bagi penguatan iklim demokrasi dan kontrol publik nasional.

Melalui sokongan latar belakang pendidikan bereputasi tinggi serta kepakaran teknis yang mumpuni, Kabinet Bayangan diharapkan mampu menghadirkan narasi tandingan yang konstruktif, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas dalam mengawal setiap kebijakan pemerintahan resmi.