Bawa Sapu Lidi Sambil Demo di DPR, Aliansi Perempuan Indonesia Minta Prabowo Cabut Fasilitas Mewah Pejabat!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Hari ini, Rabu (3/9/2025) terlihat kembali sebuah aksi yang digelar di depan Gedung DPR RI. Kali ini, aksi dilakukan oleh para ratusan perempuan dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang kompak turun ke jalan, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kekerasan negara.

Lengkap dengan dress code serba pink dan hitam, mereka menyuarakan protes keras, meminta pemerintah stop membuang-buang uang rakyat dan hentikan tindakan represif terhadap masyarakat.

"Kita sudah muak!" Itulah perasaan yang diungkapkan oleh Aliansi Perempuan Indonesia. Mereka merasa pemerintah dan DPR saat ini sudah tidak lagi berpihak pada rakyat, justru sibuk mengurus kepentingan pribadi.

Aksi protes ini bukan sekadar demo biasa, tapi bentuk perlawanan keras terhadap kekerasan negara yang semakin menjadi-jadi. Mereka menuntut keadilan, transparansi, dan reformasi total, karena menurut mereka, negara sudah gagal melindungi warganya.

Krisis Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak mencekik, PHK massal, sampai perampasan tanah adat, semua ini jadi pemicu amarah masyarakat yang sudah di ubun-ubun.

Tapi, bukannya prihatin, para anggota DPR dan pejabat negara malah asyik berpesta pora dengan gaji dan fasilitas yang bikin geleng-geleng kepala. Mereka seolah buta dan tuli, menikmati hidup mewah di atas penderitaan rakyat.

Yang lebih parah, DPR dan pemerintah malah bagi-bagi penghargaan untuk kolega mereka. Pejabat yang seharusnya melayani rakyat justru sibuk berebut kursi komisaris BUMN dengan fasilitas melimpah. Beda jauh dengan kondisi rakyat yang berjuang keras untuk bertahan hidup.

Represi Brutal Aparat Jadi Sorotan Utama

Saat rakyat berani turun ke jalan menyuarakan kekecewaan, jawabannya justru tinju, gas air mata, dan penangkapan sewenang-wenang. Perempuan dan pelajar yang ada di garda terdepan juga jadi korban kekerasan, intimidasi, dan perlakuan diskriminatif.

Aksi-aksi brutal ini seakan jadi bukti kalau negara lebih suka memakai otot daripada dialog. Kekerasan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga merata di seluruh Indonesia.

Mulai dari pemindahan tahanan politik Papua, konflik agraria di Rempang, Sulawesi, dan Maluku Utara, hingga perluasan wilayah militer di area sipil. Negara lebih memilih pendekatan militeristik daripada mendengar keluhan rakyatnya.

Pemerintahan Prabowo Dinilai Anti-Rakyat

Menurut Aliansi Perempuan Indonesia, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari karakter pemerintahan Prabowo yang dianggap militaristik dan anti-perempuan.

Mereka menuding Prabowo justru memperkuat basis kekerasan dengan menambah batalion dan kodam, seolah-olah tujuannya untuk membungkam perlawanan rakyat.

Alih-alih fokus pada kesejahteraan, pemerintah malah memangkas anggaran untuk rakyat, tapi menaikkan tunjangan buat DPR yang kerjanya enggak jelas. Ketika rakyat berteriak, Prabowo malah sibuk bagi-bagi bintang kehormatan, bahkan ke mantan napi korupsi. Ini bikin demokrasi kita makin babak belur.

Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Keadilan

Melihat situasi ini, Aliansi Perempuan Indonesia geram dan menuntut:

1. Tanggung Jawab Prabowo: Presiden harus bertanggung jawab penuh atas segala kekerasan yang terjadi.
2. Keadilan untuk Korban: Usut tuntas kasus Affan Kuriawan dan semua korban kekerasan aparat.
3. Reformasi Total Kepolisian: Minta Kapolri dan Kapolda dicopot, hapus budaya militeristik, dan hentikan penggunaan senjata serta gas air mata untuk membubarkan massa.
4. Cabut Fasilitas Berlebihan: Hapus tunjangan dan fasilitas mewah DPR serta pejabat negara.
5. Buka Ruang Dialog: Pemerintah dan DPR harus mau berdialog dan mengakomodir suara rakyat.
6. Reformasi Pajak: Hentikan kenaikan pajak yang mencekik dan buka transparansi penggunaan anggaran.

Aliansi Perempuan Indonesia menegaskan, sudah saatnya semua pihak sadar bahwa demokrasi Indonesia sedang di ujung tanduk. Rakyat tidak akan diam, dan mereka akan terus berjuang sampai keadilan ditegakkan.

Gimana menurut Gen, apa langkah yang paling mendesak yang harus diambil pemerintah untuk meredam amarah rakyat?