Genjot Investasi, Stop Aksi Pemalakan, Premanisme dan Intervensi Ormas

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini meminta pemerintah memperkuat perlindungan investasi guna mendukung ekonomi berkelanjutan. "Banyak investasi masuk namun tidak berlanjut lantaran maraknya aksi pemalakan, premanisme dan intervensi dari ormas-ormas atau LSM dengan kepentingan tertentu," katanya pada rapat kerja bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kompleks parlemen, Rabu (2/7).

Menurut Novita, terdapat sejumlah tantangan dalam menarik dan mempertahankan investasi, termasuk masalah intervensi kelompok tertentu yang sangat marak sehingga berpotensi mengganggu iklim investasi.

"Negara perlu hadir dan menjamin investasi yang masuk agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Indonesia," tegasnya.

Oleh karenanya, kata dia, upaya pemerintah menggenjot investasi sebagai salah satu pilar yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi harus dikawal dan dipantau secara berkesinambungan.

Negara, katanya, bukan hanya hadir saat berupaya menarik pemodal untuk berinvestasi, tetapi juga memberi jaminan kelangsungan investasi mereka saat sudah berjalan.

Mitigasi Krisis Energi

Selain itu, dia berharap Kementerian Perindustrian fokus memitigasi krisis energi global dan mendorong investasi hijau lahir dari daerah, dengan memberi insentif kepada daerah yang konsisten membangun ekosistem industri hijau.

Novita juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan instansi terkait dapat memperkuat kebijakan yang mendukung iklim investasi stabil dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional serta perluasan pasar ekspor Indonesia.

Di sisi lain, dia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi yang kokoh, terutama berbasis ekonomi kerakyatan.

Menurut dia, stabilitas ekonomi nasional merupakan hal yang penting di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudisthira yang diminta tanggapannya mengatakan, indeks daya saing turun ke 40 dari 69 negara tahun 2024 karena beberapa faktor.

Pertama birokrasi makin rumit karena banyaknya jumlah kementerian atau lembaga. Kedua, biaya logistik masih tinggi belum kompetitif dibanding negara ASEAN lainnya.

Ketiga, kebergantungan pada sumber daya alam (SDA) juga menimbulkan kerentanan terhadap naik turunnya harga komoditas.

Keempat kata Bhima yaitu, suku bunga relatif tinggi membuat biaya pinjaman untuk investasi cukup mahal. Kelima, biaya siluman dan pungli ormas terlalu masif dan seolah ada pembiaran membuat pelaku usaha tidak nyaman.

Terakhir, soal prosedur ekspor impor rumit butuh biaya dan waktu lama, karena belum ada reformasi bea cukai yang signifikan.

"Jadi ada waste opportunity dari kondisi kisruhnya geopolitik yang harusnya Indonesia mendapat banyak relokasi industri tetapi daya saing lemah akhirnya kesempatan lewat begitu saja," pungkas Bhima.