Pemerataan Pusat dan Daerah Masih Jauh dari Ideal

JAKARTA - Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, jargon pemerataan sudah terlalu lama disuarakan, namun realisasinya masih jauh dari idealnya. "Persoalan spasial pemerataan pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa, kota dan desa masih perlu diupayakan dengan serius tidak hanya dalam tataran konsep di atas kertas," kata Suhartoko., Minggu (1/2)

Pada pemerataan pembangunan di daerah, sangat penting kiranya memperhatikan potensi yang perlu dikembangkan. Namun tidak hanya bicara output saja, tetapi output yang bernilai tambah tinggi, menghasilkan multiplier effect yang tinggi pula. Aspek pemasaran dan harga, infrastruktur penunjang perlu dibangun.

Suhartoko menekankan, pendampingan pengembangan potensi daerah perlu dilakukan berkelanjutan dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi terdekat dan dunia usaha yang berkaitan.

Peneliti Mubtarto Institute, Awan Santosa mengatakan, pembangunan daerah merupakan salah satu manifestasi pelaksanaan ekonomi kerakyatan yang memusatkan pembangunan pada manusia, sumber daya dan institusi lokal.

"Pembangunan daerah menjadi instrumen demokratisasi ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan ekonomi berkelanjutan," kata Awan.

Bukan Kebetulan

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari angka-angka pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga konsistensi pembuat kebijakan dalam menghadirkan kehidupan yang sehat, berpendidikan, dan aman.

"Kualitas hidup tinggi adalah hasil dari kebijakan yang konsisten, bukan kebetulan," katanya, Minggu (1/2), dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, seperti diberitakan Antara.

Ia mengatakan pemerataan pembangunan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Pembangunan inklusif sangat penting, di mana setiap daerah harus mampu memastikan warganya menjalani hidup bermartabat tanpa terjebak kerentanan ekonomi akut, sehingga ketahanan sosial nasional terbentuk secara lebih merata," paparnya.

NEXT Indonesia Center sendiri menguji data 514 kabupaten/kota, melalui delapan indikator yang membentuk Indeks Sosial. Delapan indikator tersebut mencakup persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dependency ratio, serta rasio belanja makanan terhadap total pengeluaran.

Selain itu, indeks tersebut mengintegrasikan variabel umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.

Dari hasil analisis, rata-rata Indeks Sosial Indonesia secara nasional pada tahun 2024 berada di level 64,66, sebuah angka yang menjadi batas garis bagi daerah untuk dikategorikan memiliki kualitas hidup di atas atau di bawah standar nasional.

Hasil analisis menunjukkan, beberapa kota besar berhasil tampil menonjol sebagai daerah dengan kualitas hidup terbaik, yakni Denpasar, Banda Aceh, Kupang, Kendari, Samarinda, hingga Jayapura. Mereka adalah daerah-daerah terbaik dengan Indeks Sosial tertinggi di masing-masing wilayahnya. Kota Denpasar menempati posisi puncak nasional dengan skor Indeks Sosial tertinggi mencapai 94,80 pada tahun 2024. Selanjutnya Kota Banda Aceh yang memimpin klaster Sumatera dengan Indeks Sosial 87,10.

Untuk di wilayah Sulawesi, Kota Kendari menjadi yang terbaik dengan skor 85,27. Sementara, Kota Kupang mencatatkan Indeks Sosial sebesar 85,53. Sedangkan di Kalimantan, Kota Samarinda memiliki nilai Indeks Sosial 84,43. Sementara itu, Kota Jayapura tetap menjadi pusat kualitas hidup di Papua dengan skor 80,85.

Meski 247 kabupaten/kota di Indonesia memiliki Indeks Sosial di atas rata-rata nasional, Ade mengatakan tantangan besar masih membayangi akibat jurang ketimpangan antardaerah.

"Tercatat masih ada 267 kabupaten/kota dengan Indeks Sosial di bawah rata-rata nasional, menandakan kemajuan kualitas hidup masih terkonsentrasi di pusat-pusat layanan regional tertentu saja," katanya. ers/E-9