Tidak Efisien, Tidak Adanya Sistem Logistik Terintegrasi  Maka Masyarakat akan Terus Terbebani Biaya Tinggi

JAKARTA, GENVOICE - Tidak dipungkiri jika saat ini negera kita telah memiliki berbagai aset pendukung logistik, mulai dari pelabuhan, gudang hingga depo, namun sayang pemanfaatannya perlu semakin terhubung sebagai satu kesatuan sistem sehingga tidak efisien. Dan hal ini menjadi beban bagi masyatakat yang harus menanggung tingginya biaya logitsitik.

Menurut Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Berty Argiyantari peningkatan kinerja logistik tidak cukup dilakukan dengan mengoptimalkan masing-masing aset secara terpisah, tetapi memerlukan keterhubungan antartitik dalam rantai pasok agar pergerakan barang semakin efisien.

"Secara aset, kita sudah punya konektivitas, pelabuhan, gudang, depo, tapi secara sistem belum terintegrasi. Masih jalan sendiri-sendiri sehingga biaya naik dan lead time panjang," kata Berty dalam sesi Transportation pada Industrial Summit 2026 di Jakarta, Kamis (20/8).

Berty menilai sistem logistik yang terintegrasi diperlukan untuk menopang aktivitas ekonomi karena teknologi maupun infrastruktur yang tersedia perlu terhubung hingga proses pengiriman barang kepada konsumen.

"Ke depannya, kita harap semua terkoneksi dari demand sampai konsumen secara end-to-end," ujarnya.

Salah satu tantangan yang dicatat Berty adalah backhaul atau ketersediaan muatan balik setelah kendaraan mengirimkan barang ke daerah tujuan.

"Masalah terbesar adalah backhaul, muatan balik.Kita kirim 10 truk ke Surabaya, baliknya yang ada isinya cuma 4-5 truk.Sisanya kosong atau menunggu," tuturnya.

Menurut Berty, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kapasitas angkutan yang dapat dioptimalkan dengan mempertemukan kebutuhan pengiriman dari berbagai titik dalam suatu sistem logistik yang lebih terhubung. Karena itu, ia menilai indikator keberhasilan pengelolaan logistik perlu bergeser dari sekadar kinerja setiap aset menuju optimalisasi keseluruhan proses rantai pasok.

"Key Performance Indikator (KPI) kita harus bergeser dari sekadar performa aset ke optimalisasi end-to-end yang menciptakan nilai bagi konsumen," ujarnya.

Pemerintah sendiri menargetkan biaya logistik turun dari angka dasar 14,29 persen terhadap PDB pada 2022 menjadi 12,5 persen pada 2029 dan terus ditekan hingga 8 persen pada 2045. Lebih lanjut, Berty menilai penguatan keterhubungan antarpelaku, aset dan proses dalam rantai pasok menjadi bagian penting dalam membangun sistem logistik yang semakin efisien serta mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

Tertinggi di ASEAN

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menyebut biaya logistik Indonesia saat ini berada pada kisaran 14,29 hingga 23 persen dari PDB yang menempatkannya sebagai salah satu negara yang tertinggi di ASEAN dan hampir dua kali lipat dibanding negara maju yang berada di level 8-10 persen.

Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) World Bank, kinerja logistik Indonesia berada di posisi 61 dari 139 negara dengan skor 3,0. Jauh di bawah Singapura yang peringkat 1 dengan skor 4,14. Malaysia ada di peringkat 32 dengan skor 3,43 dan biaya logistik sekitar 13 persen dari PDB. Thailand berada di peringkat 45 dengan skor 3,26.

Esther menjelaskan tingginya biaya logistik berdampak langsung pada harga barang. Biaya pengiriman yang mahal membuat harga jual kebutuhan pokok dan barang seharihari ikut melonjak. Kondisi ini memberatkan beban finansial masyarakat secara keseluruhan.