Banjir Rendam Puluhan Desa di Aceh, Status Siaga Darurat Berlaku hingga Januari 2027

Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Ribuan rumah terendam, lebih dari 1.500 warga mengungsi, sementara pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat hingga Januari 2027.

Banjir Rendam Puluhan Desa di Aceh, Status Siaga Darurat Berlaku hingga Januari 2027
Banjir Aceh melanda lima kabupaten/kota dan berdampak terhadap 21.109 jiwa. - (Dok. haka.or.id).

JAKARTA, GENVOICE.ID - Bencana banjir dan tanah longsor melanda lima wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Hingga Senin (16/11/2026), sebanyak 21.109 jiwa terdampak, 1.553 orang terpaksa mengungsi, dan satu warga dilaporkan meninggal dunia akibat tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per Senin (16/11/2026) pukul 17.00 WIB, jumlah rumah yang terdampak bencana mencapai 5.584 unit. Sejumlah kawasan masih terendam banjir, terutama di Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Singkil.

Kondisi banjir yang belum menunjukkan tanda-tanda surut membuat aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terganggu. Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk menangani dampak bencana, memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan.

Banjir Subulussalam Rendam 16 Desa

Kota Subulussalam menjadi salah satu wilayah yang masih mengalami genangan banjir cukup luas. Berdasarkan laporan BPBA, banjir melanda tiga kecamatan dengan cakupan sebanyak 16 desa.

Dampak bencana di wilayah tersebut tercatat mencapai 8.381 jiwa. Selain itu, sebanyak 2.010 unit rumah warga dilaporkan terendam banjir dan kondisi air hingga laporan terakhir masih belum surut.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa banjir masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat di Subulussalam. Warga yang terdampak harus menghadapi kondisi lingkungan tempat tinggal yang masih digenangi air, sementara penanganan bencana terus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Aceh Tamiang Catat Ribuan Warga Terdampak

Kabupaten Aceh Tamiang juga menjadi salah satu daerah dengan dampak banjir terbesar dalam bencana kali ini. BPBA mencatat banjir telah merendam 40 desa yang tersebar di enam kecamatan.

Jumlah masyarakat yang terdampak di wilayah tersebut mencapai 12.568 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 1.553 warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi akibat kondisi banjir.

Selain berdampak terhadap masyarakat, banjir juga menyebabkan 3.538 unit rumah terendam di Aceh Tamiang. Hingga Senin (16/11/2026), genangan air di sejumlah kawasan dilaporkan belum menunjukkan kondisi surut.

Banyaknya rumah yang terendam membuat penanganan dampak banjir menjadi perhatian penting bagi pemerintah setempat. Terlebih, ribuan warga harus menjalani aktivitas di tengah kondisi bencana dan sebagian di antaranya masih membutuhkan tempat pengungsian.

Aceh Singkil dan Pidie Jaya Ikut Dilanda Banjir

Selain Subulussalam dan Aceh Tamiang, banjir juga melanda Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan pendataan BPBA, genangan air terjadi di 13 desa yang tersebar pada empat kecamatan.

Sebanyak 152 jiwa tercatat terdampak banjir di Aceh Singkil. Sementara itu, jumlah rumah yang mengalami genangan mencapai 34 unit dan kondisi air di sejumlah lokasi masih belum surut.

Bencana serupa juga terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan cakupan wilayah yang lebih terbatas. BPBA mencatat banjir melanda sembilan desa di empat kecamatan dengan delapan jiwa terdampak dan dua unit rumah terendam.

Meski jumlah warga terdampak di kedua daerah tersebut lebih sedikit dibandingkan Subulussalam dan Aceh Tamiang, kondisi banjir tetap memerlukan perhatian. Pemantauan terhadap perkembangan genangan air menjadi penting untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah yang terdampak.

Longsor di Aceh Tengah Telan Satu Korban Jiwa

Di tengah bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah, tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia setelah tertimbun material longsor.

Korban jiwa akibat longsor menambah dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Provinsi Aceh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman bencana tidak hanya berupa banjir, tetapi juga tanah longsor yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Bencana banjir sendiri dilaporkan mulai melanda berbagai wilayah Aceh sejak akhir Oktober 2026. Perkembangan kondisi cuaca dan potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan turut menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.

Pemprov Aceh Tetapkan Siaga Darurat hingga Januari 2027

Menghadapi rangkaian bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Status tersebut berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Penetapan status dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana hidrometeorologi lainnya.

Dalam kebijakan tersebut, Mualem meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan kondisi wilayah masing-masing.

Salah satu instruksi yang ditekankan adalah kewajiban memantau situasi di seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana juga harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

"Melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing," kata Mualem dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Penetapan status siaga darurat tersebut turut mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026. Surat tersebut berisi arahan mengenai kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatra.

Pemerintah Diminta Perkuat Penanganan Dampak Banjir

Dengan masih adanya wilayah yang terendam banjir, kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghadapi perkembangan situasi di Aceh. Pemantauan kondisi cuaca dan wilayah terdampak diperlukan untuk mengantisipasi potensi bencana lanjutan.

Selain mengawasi perkembangan banjir, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengungsi juga menjadi perhatian dalam penanganan darurat. Kondisi warga yang harus meninggalkan rumah membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak terkait.

Hingga Senin (16/11/2026), data BPBA mencatat total 21.109 jiwa terdampak, 1.553 orang mengungsi, serta 5.584 rumah mengalami dampak bencana di lima kabupaten/kota. Sementara itu, satu korban meninggal dunia dilaporkan akibat tanah longsor di Aceh Tengah.

Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan masa siaga darurat hingga 31 Januari 2027 sebagai langkah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa bulan mendatang. Dengan status tersebut, pemantauan selama 24 jam dan pelaporan cepat setiap kejadian bencana menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh wilayah Aceh.

A

0 Comments

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Kirim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE