KKP Pastikan Enam Program Prioritas Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA, GENVOICE - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan enam Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 dapat mempercepat pencapaian kedaulatan pangan yang bersumber dari pangan biru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"KKP mendapat penugasan Direktif Presiden untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan kedaulatan pangan melalui enam program prioritas nasional. Penugasan tersebut menjadi bagian dari upaya mengakselerasi pencapaian tujuan dan target pembangunan nasional," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).

Enam program prioritas tersebut meliputi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.000 lokasi dengan target mencapai 5.000 lokasi pada 2029, revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantai Utara Jawa seluas sekitar 5.500 hektare dengan target sekitar 14.000 hektare pada 2029, serta modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas sekitar 2.000 hektare.

Selanjutnya, KKP akan melaksanakan Program Budi Daya Ikan Darat Tematik di 10.000 lokasi dengan target 40.000 lokasi pada 2029, modernisasi kapal ikan sebanyak 950 unit dengan target 4.582 unit pada 2029, serta pembangunan pergaraman nasional untuk swasembada garam nasional seluas sekitar 2.000 hektare.

Menteri Trenggono menegaskan KKP berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas untuk mendukung program prioritas Presiden, utamanya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

"Keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan perencanaan yang baik, sinergi lintas sektoral, dan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil. Untuk itu kami berkomitmen akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang diamanatkan negara kepada KKP, demi terwujudnya laut yang sehat dan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera," tutur Menteri Trenggono.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pagu anggaran KKP Tahun Anggaran 2027 tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp16,65 triliun. Dari total pagu tersebut, sebesar Rp13,73 triliun atau 82,45 persen dialokasikan untuk belanja Program Kerja Prioritas Nasional/Direktif Presiden, program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru, serta tugas, fungsi, dan pelayanan publik.

"Komisi IV DPR RI mendukung alokasi anggaran KKP tersebut untuk dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, terukur, tepat sasaran, dan tepat waktu. Mengingat anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto.

Komisi IV DPR RI berharap seluruh program dan kegiatan KKP dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi KKP dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sektor kelautan dan perikanan.