Demi Lapangan Kerja, Trump Perintahkan Genjot Ekspor Senjata

WASHINGTON - Ajudan Gedung Putih, Will Scharf sebagaimana diwartakan Reuters, membenarkan bahwa Amerika Serikat (AS) kini tidak dapat menyediakan sistem persenjataan dengan cara yang andal dan efektif kepada sekutu utama karena inefisiensi dan inkonsistensi dengan proses persetujuan penjualan militer asing.

Berkaitan dengan itu, Presiden Donald Trump, Rabu (9/4) di Washington menandatangani perintah eksekutif untuk menggenjot ekspor senjata militer. Keputusan itu ditempuh setelah kinerja ekspor senjata terganggu lantaran rumitnya peninjauan yang dilakukan kongres.

Melalui perintah eksekutif tersebut, mengarahkan Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, departemen dan lembaga terkait lainnya, untuk mengerjakan ulang sistem penjualan pertahanan asing AS guna memastikan bahwa mereka dapat menyediakan peralatan yang menciptakan lapangan kerja bagi Amerika dan tentu saja memberikan pendapatan bagi produsen pertahanan Amerika.

Trump juga telah menandatangani perintah untuk meluncurkan tinjauan umum program pengadaan di Departemen Pertahanan. Scharf menyebut dengan perintah eksekutif itu, AS akan memodernisasi struktur pengadaan yang digunakan Departemen Pertahanan agar dapat beradaptasi lebih cepat dengan keadaan yang berubah di seluruh dunia.

"Kami juga akan meluncurkan tinjauan atas program pengadaan yang ada untuk memastikan bahwa kami mendapatkan nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan, untuk memastikan bahwa kami mendapatkan sistem terbaik di lapangan," tuturnya.

Pada 1 April 202,5 Reuters melaporkan rencana Trump mengeluarkan perintah yang akan melonggarkan aturan ekspor peralatan militer, mirip dengan undang-undang yang diusulkan oleh Michael Waltz, penasihat keamanan nasionalnya, tahun lalu ketika ia menjadi anggota DPR dari Partai Republik.

Perintah tersebut dapat meningkatkan penjualan untuk kontraktor pertahanan besar AS seperti Lockheed Martin, RTX, dan Boeing.

Saat ini, Undang-Undang Pengawasan Ekspor Senjata AS memberi Kongres hak untuk meninjau ekspor senjata ke negara lain, bergantung pada seberapa dekat negara tersebut sebagai sekutu dan besarnya penjualan yang direncanakan.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump sering mengungkapkan rasa frustrasinya dengan anggota Kongres yang menunda penjualan senjata ke asing karena masalah hak asasi manusia atau masalah lainnya. Pada tahun 2019, ia membuat marah banyak anggota parlemen dengan mengumumkan keadaan darurat nasional karena ketegangan dengan Iran, yang akhirnya dapat menyelesaikan penjualan senjata senilai lebih dari 8 miliar dollar AS atau sekitar 134 triliun rupiah ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

Saat itu, anggota Kongres telah memblokir penjualan peralatan militer ke Arab Saudi dan UEA selama berbulan-bulan, karena marah atas jatuhnya korban sipil dari operasi udara mereka di Yaman, serta pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Turki.

Kuasai Dunia

Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan, perintah eksekutif Trump sejalan dengan gebrakan untuk membuat industri AS bangkit kembali menguasai dunia.

"Ini masih sejalan dengan visi "Make America Great Again"/MAGA Trump yang ingin membuat Amerika bangkit kembali menguasai dunia, di tengah persaingannya dengan Tiongkok. Apalagi sekarang industri militer Tiongkok sudah sangat maju dan banyak dilirik untuk memenuhi ceruk pasar, negara-negara yang ,anggarannya terbatas dan merasa khawatir membeli produk senjata AS akan terkena embargo suku cadang dan sebagainya," katanya.

Di sisi lain, nilai ekspor senjata dan berbagai suku cadangnya sangat menggiurkan, sehingga Trump ingin memanfaatkan itu untuk membangkitkan ekonomi AS.