Selama Fondasi Sistem Energi Masih Berbasis Fosil, Target Penurunan Emisi Sulit Tercapai

JAKARTA - NEXT Indonesia Center mendorong percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang dinilai masih mendominasi struktur energi nasional.

Direktur NEXT Indonesia Center Christiantoko dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (8/3), mengatakan transisi energi menjadi agenda strategis dalam pembangunan Indonesia.

Namun, upaya menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan masih menghadapi tantangan besar, karena struktur energi nasional masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.

"Selama fondasi sistem energinya tetap berbasis fosil, target penurunan emisi jelas akan sulit tercapai," kata Christiantoko.

Indonesia jelas Christiantoko sebenarnya sudah berkomitmen menurunkan emisi seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang disampaikan kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Komitmen tersebut, kemudian diperbarui melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada 2025 yang menargetkan penurunan emisi secara signifikan hingga tahun 2030 dan 2035 sebagai bagian dari jalur menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

NEXT Indonesia Center menilai struktur emisi Indonesia juga mengalami pergeseran signifikan dalam dua dekade terakhir. Jika pada awal 2000-an emisi nasional didominasi sektor kehutanan atau forestry and other land use (FOLU), kini sektor energi justru menjadi penyumbang emisi terbesar.

Kontribusi emisi dari sektor energi bahkan telah melampaui 50 persen dalam beberapa tahun terakhir.

"Tren ini jelas sangat mengkhawatirkan karena emisi energi bersifat lebih konsisten dan sulit ditekan. Sumber emisi energi tersebut berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara, transportasi berbahan bakar minyak, dan aktivitas industri," pungkasnya.

Kembali Berkecamuk

Ketika perang di Timur Tengah kembali berkecamuk, negara-negara importir energi seperti minyak dan gas mulai panik. Hal itu karena produksi dan jalur distribusi energi dipastikan akan terhambat, sehingga bisa menimbulkan dampak pada ketidakstabilan di dalam negeri karena ancaman pasokan habis dan harga melonjak (inflasi).

Dalam situasi panik itu, baru lah Pemerintah kembali menggembar-gemborkan akan pentingnya transisi energi dari fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT), yang progresnya tidak mengalami kemajuan signifikan, bahkan terkesan stagnan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, perang di Timur Tengah bukan hanya sekedar panggung yang memprtontonkan teknologi persenjataan mutakhir, tetapi juga menyibak ketahanan energi negara-negara importir energi seperti Indonesia yang dinilai sangat rentan.

Kerentanan itu berasal dari struktur energi yang 85 persen didominasi oleh energi fossil. Guna mengatasi kerentanan itu, maka perlu melakukan diversifikasi sumber energi dan asalnya.

"Dalam hal ini sangat logis kalau kita memanfaatkan energi terbarukan sebesar-besarnya untuk mengurangi kebergantungan pada energi fossil," kata Fabby.

Menurut dia, ada tiga alasan mendasar mengapa strategi itu logis dan harus dilakukan. Pertama, Indonesia kaya dengan sumber energi terbarukan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, harga energi terbarukan lebih murah dari energi fossil, yang mana harga energi fossil dipengaruhi tidak saja supply-demand, tetapi juga risiko geopolitik.

Penggunaan energi terbarukan yang besar akan menurunkan biaya energi di Indonesia di jangka menengah, ketika bauran telah mencapai di atas 20 persen.

Ketiga, pengembangan energi terbarukan dalam memperkuat ekonomi Indonesia, memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

"Perlu saya ingatkan, pemerintah jangan terjebak dengan preferensi di masa lalu tetapi saat ini juga harus dihitung benar-benar biayanya," kata Fabby.

Dia mencontohkan kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang ditargetkan menjadi 50 persen pencampuran biodiesel. Ini bukan kebijakan yamg tepat. BBN dari minyak sawit itu mahal dan kalah dalam hal efektivitas biaya dibandingkan opsi kebijakan akselerasi kendaraan listrik.

BBN selama ini disubsidi melalui skema pungutan ekspor. Crude palm oil (CPO) harga saat ini tinggi dan kontribusi ke dana sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunaj Kelapa Sawit (BPDPKS) masih cukup menanggug selisih harga antara BBM & FAME (FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dari CPO. Kalau harga CPO atau ekspornya jatuh, skema ini akan berantakan dan dapat membebani keuangan negara.

"Jadi diperlukan kajian yang benar untuk menentukan strategi diversifikasi pasokan energi kita," pungkas Fabby. ers/E-9