Konsumsi Rumah Tangga Jadi Faktor Kunci Penjaga Perlambatan Ekonomi Tidak Drastis

JAKARTA, GENVOICE.ID - Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) DIY, Y Sri Susilo, menilai konsumsi domestik dan stimulus fiskal pemerintah sebagai penahan utama di tengah tekanan global.

Kekuatan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga menjadi faktor kunci yang membuat perlambatan ekonomi tidak terjadi secara drastis.

"Selama daya beli masyarakat masih bertahan dan belanja pemerintah tetap ekspansif, ekonomi Indonesia memiliki bantalan yang cukup kuat untuk meredam gejolak eksternal," katanya Senin (30/3).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa stabilitas ini tidak boleh membuat pemerintah lengah. Menurutnya, tekanan global seperti kenaikan harga energi dan konflik geopolitik tetap berpotensi menekan inflasi serta mengganggu kinerja sektor produksi, terutama industri yang bergantung pada impor bahan baku.

Kebergantungan pada konsumsi domestik memiliki batas. Jika tidak diimbangi dengan penguatan sektor produktif seperti industri dan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan momentum dalam jangka menengah.

"Konsumsi memang menjadi penopang, tetapi tanpa peningkatan produktivitas, pertumbuhan akan cenderung stagnan," ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara stimulus jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang. Stabilitas harga penting dijaga, sektor riil diperkuat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu meningkat secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Stimulus Fiskal

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tetap stabil, karena ditopang oleh konsumsi domestik dan stimulus fiskal pemerintah. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan revisi proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga pemeringkat global, lebih dipicu oleh faktor eksternal, terutama kenaikan harga energi dan konflik geopolitik.

"Risiko perlambatan tidak terlalu dalam karena konsumsi domestik dan stimulus fiskal tetap menjadi penopang utama, sehingga ekonomi cenderung melambat secara moderat, bukan mengalami penurunan tajam," kata Nico dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/3).

Di tengah konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran yang masih berlangsung, Nico mengatakan pelaku pasar masih akan enggan untuk masuk ke dalam aset-aset berisiko, seperti saham, meskipun peluang tetap ada dan terbuka.

"Pasar obligasi, mungkin terlihat menarik, meskipun pelaku pasar dan investor juga menanti imbal hasil obligasi 10 tahun berada di atas 7 persen," kata Nico.

Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai bahwa kondisi pasar saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh sentimen musiman domestik, melainkan oleh supply shock akibat konflik antara AS dengan Iran.

Menghadapi ketidakpastian global, Kusfiardi menilai pelaku pasar masih akan menerapkan strategi ultra-defensif, dengan tindakan diantaranya, pertama, selektivitas sektor untuk tujuan menghindari sektor yang sensitif terhadap biaya energi dan suku bunga, seperti properti dan otomotif.

Selain itu akan fokus pada likuiditas dengan mengalihkan eksposur ke saham-saham perbankan besar (big caps) yang memiliki fundamental kuat dan sektor telekomunikasi yang lebih tahan banting terhadap gejolak komoditas.

"Fundamental ekonomi Indonesia memang masih terjaga dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen, namun arah pasar ke depan akan sangat bergantung pada respons diplomasi internasional di Selat Hormuz dan keberanian pemerintah dalam menata ulang ruang fiskal di tengah melonjaknya harga energi dunia," kata Kusfiardi.

Dia pun mengingatkan soal risiko stagflasi pada kuartal II-2026, indikasinya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi melambat sementara inflasi merangkak naik akibat biaya logistik dan energi yang membengkak.

Faktor Musiman

Pada kesempatan terpisah, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan kebergantungan pada konsumsi lebih semu dan jangka pendek. "Lonjakan konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri merupakan faktor musiman, bukan cerminan penguatan daya beli yang berkelanjutan,"tegas Badiul.

Ketergantungan pada stimulus fiskal juga menjadi catatan penting. Dengan rasio pajak yang masih terbatas, ruang APBN tidak cukup leluasa untuk terus menjadi bantalan utama ekonomi. Risiko ini semakin besar ketika harga minyak dunia, khususnya Indonesian Crude Price (ICP), mengalami kenaikan.

Kenaikan ICP akan meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi, menekan ruang fiskal, serta berpotensi mengurangi belanja produktif. Dampaknya tidak netral, justru cenderung negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena kapasitas pemerintah untuk mendorong ekspansi menjadi semakin terbatas.

Di sisi lain, kenaikan harga energi juga mendorong inflasi, meningkatkan biaya logistik dan produksi, serta menekan daya beli masyarakat. Kondisi itu menciptakan paradoks konsumsi dijadikan penopang utama pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama menjadi sektor yang paling rentan terhadap tekanan harga energi.

"Jika tekanan eksternal berlanjut, pertumbuhan berisiko turun ke batas bawah kisaran moderat, bahkan di bawah 5 persen. Artinya, narasi ekonomi tetap stabil perlu dilihat secara hati hati. Yang terjadi bukanlah ketahanan struktural, melainkan resiliensi jangka pendek yang ditopang momentum musiman dan intervensi fiskal,"tandas Badiul.

Menurut dia, tanpa adanya perbaikan fundamental seperti peningkatan produktivitas, penguatan sektor industri, dan perluasan basis pajak, pertumbuhan Indonesia berisiko terjebak dalam stagnasi moderat, bukan bergerak menuju akselerasi yang inklusif dan berkelanjutan.YK/ers/E-9