Beda dengan Indonesia, 14 Negara Ini Beri Pembalut Gratis untuk Perempuan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kebijakan penyediaan pembalut gratis dan pengurangan pajak produk menstruasi mulai diterapkan di berbagai negara untuk membantu perempuan memenuhi kebutuhan sanitasi. Sejumlah pemerintah bahkan telah menyediakan pembalut dan tampon tanpa biaya melalui sekolah, perguruan tinggi, hingga fasilitas publik.

Langkah tersebut menjadi perhatian di tengah perdebatan mengenai keterjangkauan produk menstruasi, termasuk di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebelumnya menegaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di dalam negeri masih termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dengan beban PPN efektif sebesar 11 persen untuk barang nonmewah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, menjelaskan bahwa pengenaan pajak terhadap produk tersebut mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembalut belum mendapatkan fasilitas pembebasan PPN karena tidak termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas tersebut.

"Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Inge kepada Tirto, Rabu (28/10/2026).

Sementara itu, sejumlah negara memilih pendekatan berbeda dengan memberikan bantuan produk menstruasi secara gratis maupun mengurangi beban pajaknya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya mengatasi period poverty, yaitu kondisi ketika perempuan mengalami kesulitan memperoleh pembalut atau produk menstruasi lainnya karena keterbatasan ekonomi.

Mengapa Sejumlah Negara Memberikan Pembalut Gratis?

Kebutuhan produk menstruasi merupakan bagian dari kehidupan perempuan yang harus dipenuhi secara rutin. Namun, harga pembalut dan tampon dapat menjadi beban tersendiri bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.

Kesulitan memperoleh produk sanitasi terkadang membuat sebagian perempuan menggunakan bahan alternatif yang tidak semestinya, seperti tisu toilet, koran, maupun kain bekas. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan selama menstruasi.

Dampaknya juga dapat dirasakan dalam dunia pendidikan karena siswi yang tidak memiliki persediaan pembalut terkadang memilih tidak masuk sekolah. Situasi ini membuat keterbatasan akses produk menstruasi tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan memperoleh pendidikan.

Karena itu, beberapa pemerintah mengembangkan program pembagian pembalut gratis sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap perempuan. Berikut 14 negara dan wilayah yang telah menerapkan kebijakan terkait penyediaan produk menstruasi maupun pengurangan pajaknya.

1. Skotlandia, Berikan Pembalut Gratis bagi Siapa Saja yang Membutuhkan

Skotlandia menjadi salah satu pelopor kebijakan penyediaan produk menstruasi tanpa biaya. Pada November 2020, parlemen negara tersebut menyetujui undang-undang yang menjamin akses gratis terhadap produk menstruasi melalui Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021.

Aturan tersebut mulai berlaku pada 15 Agustus 2022 dan mewajibkan pemerintah daerah serta penyelenggara pendidikan menyediakan produk menstruasi secara cuma-cuma. Fasilitas tersebut harus mudah dijangkau oleh masyarakat dan tersedia bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Penyediaan pembalut dan tampon juga harus memperhatikan kenyamanan serta martabat penerima bantuan. Selain itu, masyarakat diberikan pilihan berbagai jenis produk menstruasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Kebijakan tersebut merupakan pengembangan dari program sukarela yang sebelumnya memperoleh pendanaan pemerintah Skotlandia sejak 2018. Produk menstruasi gratis kemudian dapat diakses melalui sekolah, pusat komunitas, klub pemuda, hingga apotek yang berpartisipasi.

2. Selandia Baru, Sediakan Produk Menstruasi Gratis di Sekolah

Selandia Baru juga memiliki program khusus untuk membantu siswi mendapatkan pembalut dan tampon tanpa harus mengeluarkan biaya. Kebijakan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern pada Februari 2021 setelah sebelumnya dilakukan program percontohan di wilayah Waikato.

Pemerintah kemudian memperluas pelaksanaannya ke sekolah-sekolah di seluruh negeri pada 2021. Program tersebut bertujuan mengurangi hambatan ekonomi yang dapat menyebabkan pelajar kehilangan waktu belajar ketika mengalami menstruasi.

Menteri Urusan Perempuan Selandia Baru, Julie Anne Genter, turut menegaskan pentingnya akses terhadap produk sanitasi perempuan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagaimana dikutip The Guardian pada 3 Juli 2020.

"Menstruasi adalah bagian dari kehidupan bagi separuh populasi, dan akses terhadap produk-produk ini merupakan sebuah kebutuhan, bukan kemewahan," ujar Julie Anne Genter.

3. Australia, Victoria dan New South Wales Ikut Berikan Pembalut Gratis

Australia mengembangkan program penyediaan produk menstruasi gratis sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih mendukung kebutuhan siswa perempuan. Pada 2018, pemerintah Australia telah mengumumkan rencana penyediaan pembalut dan tampon tanpa biaya di sekolah negeri.

Victoria menjadi negara bagian pertama yang menjalankan program tersebut secara luas pada 2020. Melalui kebijakan ini, siswa perempuan di sekolah negeri dapat memperoleh produk menstruasi tanpa harus memikirkan biaya pembelian.

New South Wales kemudian mengikuti langkah tersebut dengan mengadakan program percontohan pada Maret 2021. Uji coba itu dilakukan untuk mengetahui metode distribusi produk menstruasi yang paling efektif bagi lingkungan sekolah.

4. Amerika Serikat, Sejumlah Wilayah Wajibkan Produk Menstruasi Gratis

Di Amerika Serikat, kebijakan mengenai pembalut gratis berkembang melalui aturan yang diterapkan oleh pemerintah negara bagian maupun pemerintah lokal. Sejumlah wilayah mewajibkan fasilitas pendidikan menyediakan produk menstruasi tanpa biaya bagi siswa dan mahasiswa.

New York City menjadi salah satu wilayah yang lebih dahulu mengesahkan aturan penyediaan pembalut dan tampon gratis di sekolah negeri pada 2016. Kebijakan tersebut kemudian diperluas melalui aturan di tingkat negara bagian pada 2018.

New Hampshire turut mengesahkan ketentuan mengenai penyediaan produk menstruasi pada 2019. Sementara itu, Virginia menetapkan kewajiban bagi sekolah yang melayani siswa tingkat menengah hingga sekolah menengah atas untuk menyediakan pembalut dan tampon di toilet sekolah.

Washington juga memberlakukan aturan yang mewajibkan sekolah negeri, perguruan tinggi, serta universitas menyediakan produk menstruasi gratis mulai tahun ajaran 2022-2023. Di Illinois, kebijakan yang disahkan pada Agustus 2021 memperluas akses pembalut dan tampon gratis ke toilet perguruan tinggi serta tempat penampungan bagi masyarakat tunawisma.

5. Kenya, Bagikan Pembalut Gratis untuk Siswi Sekolah

Kenya mengambil langkah dengan menjadikan penyediaan pembalut gratis sebagai bagian dari kebijakan pendidikan. Pemerintah negara tersebut memperkuat program tersebut melalui perubahan undang-undang pendidikan yang ditandatangani Presiden Uhuru Kenyatta.

Aturan tersebut mewajibkan pemerintah memastikan setiap siswi yang terdaftar di sekolah memperoleh pembalut secara gratis. Produk yang disediakan juga harus memiliki kualitas dan jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan menstruasi para pelajar.

Tidak hanya menyediakan pembalut, ketentuan tersebut turut memperhatikan sistem pembuangan produk menstruasi. Pemerintah juga diwajibkan menyediakan mekanisme pembuangan yang aman dan memperhatikan aspek lingkungan.

6. Afrika Selatan, Hapus Pajak Produk Menstruasi

Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang mengambil kebijakan melalui perubahan aturan perpajakan produk sanitasi perempuan. Pada Oktober 2018, Menteri Keuangan Tito Mboweni menghapus pajak atas produk menstruasi.

Selain mengubah ketentuan pajak, pemerintah Afrika Selatan juga menyatakan dukungan terhadap penyediaan pembalut gratis bagi siswi sekolah. Langkah tersebut diarahkan untuk membantu perempuan memperoleh kebutuhan menstruasi tanpa terbebani biaya tambahan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya memperluas akses produk menstruasi dapat dilakukan melalui lebih dari satu pendekatan. Pengurangan pajak dan pemberian produk gratis menjadi dua langkah yang dapat membantu meringankan pengeluaran perempuan.

7. Botswana, Sediakan Pembalut Gratis bagi Anak Perempuan

Botswana mulai menjalankan program pembagian pembalut gratis untuk anak perempuan usia sekolah pada Agustus 2017. Kebijakan tersebut muncul setelah kampanye Ensuring the Dignity of Women yang dibentuk pada 2015 mendorong perhatian terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi.

Melalui program tersebut, anak perempuan yang masih bersekolah menjadi kelompok penerima manfaat utama. Penyediaan pembalut diharapkan membantu mereka memenuhi kebutuhan menstruasi sekaligus mengurangi kendala ekonomi yang berpotensi menghambat pendidikan.

8. Korea Selatan, Seoul Uji Coba Pembagian Pembalut di Ruang Publik

Pemerintah Kota Seoul di Korea Selatan mulai memperkenalkan program percontohan penyediaan produk menstruasi gratis pada Oktober 2018. Dalam tahap awal, pembagian produk tersebut diuji coba di 10 lokasi publik.

Program ini bertujuan memberikan kemudahan bagi perempuan yang membutuhkan pembalut ketika berada di luar rumah. Dengan adanya fasilitas tersebut, akses terhadap produk menstruasi tidak hanya bergantung pada kemampuan seseorang untuk membeli di toko.

Sebelumnya, Korea Selatan telah memberikan hak cuti menstruasi bagi pekerja perempuan sejak 2001. Program penyediaan pembalut gratis di ruang publik kemudian menjadi pendekatan tambahan untuk mendukung kebutuhan kesehatan menstruasi.

9. Uganda, Gandeng Organisasi untuk Bantu Siswi Mendapatkan Pembalut

Uganda pernah mengumumkan rencana penyediaan pembalut gratis bagi siswi sekolah di seluruh negeri. Pada 2016, Presiden Yoweri Museveni menyampaikan komitmen untuk mendukung program tersebut, meskipun pelaksanaannya kemudian menghadapi berbagai kritik karena tidak berjalan sesuai harapan.

Untuk membantu mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah Uganda menjalin kerja sama dengan Palang Merah Uganda melalui program Keep a Girl in School Initiative. Program ini juga melibatkan produsen pembalut pakai ulang AFRIpads untuk memperluas distribusi produk menstruasi.

Penggunaan pembalut pakai ulang menjadi salah satu alternatif yang diperkenalkan dalam program tersebut. Selain membantu siswi mendapatkan produk sanitasi, pilihan ini juga dapat digunakan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembalut sekali pakai.

10. Zambia, Prioritaskan Siswi di Wilayah Pedesaan

Zambia mengumumkan rencana pembagian pembalut gratis pada 2017 dengan perhatian khusus terhadap anak perempuan yang tinggal di kawasan pedesaan. Program tersebut kemudian mulai dijalankan pada 2019.

Wilayah pedesaan menjadi salah satu sasaran karena masyarakat di daerah tersebut dapat menghadapi keterbatasan akses terhadap produk sanitasi dan fasilitas pendukung. Melalui distribusi pembalut gratis, pemerintah berupaya membantu siswi agar tetap dapat mengikuti kegiatan pendidikan selama menstruasi.

11. Prancis, Perluas Distribusi Pembalut Gratis di Sekolah dan Universitas

Prancis turut mengembangkan kebijakan untuk memudahkan perempuan mendapatkan produk menstruasi tanpa biaya. Wilayah Île-de-France mulai membagikan produk menstruasi organik secara gratis kepada pelajar sekolah menengah pada September 2020.

Program tersebut kemudian diperluas ke lingkungan perguruan tinggi. Pada Februari 2021, universitas-universitas diarahkan untuk menyediakan dispenser pembalut dan tampon gratis bagi mahasiswa.

Dukungan terhadap kebijakan pengurangan kemiskinan menstruasi juga disampaikan Presiden Emmanuel Macron pada Desember 2020. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap keterjangkauan kebutuhan sanitasi perempuan.

12. Republik Ceko, Wajibkan Sekolah Menyediakan Produk Menstruasi

Republik Ceko menerapkan kebijakan yang mewajibkan sekolah menyediakan produk menstruasi di toilet perempuan mulai Januari 2026. Ketentuan tersebut diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai upaya memastikan siswi memiliki akses terhadap pembalut ketika membutuhkannya.

Menteri Kesehatan Vlastimil Valek menyampaikan bahwa tidak seharusnya ada pelajar yang harus meninggalkan sekolah atau menggunakan bahan seadanya karena tidak memiliki pembalut. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membantu siswi dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.

Selain itu, ketersediaan pembalut di sekolah diharapkan dapat membantu pelajar yang mengalami menstruasi secara tiba-tiba tanpa membawa persediaan dari rumah. Dengan begitu, kebutuhan sanitasi dapat dipenuhi tanpa harus mengganggu aktivitas belajar.

13. Kanada, Berikan Akses Pembalut Gratis di Sekolah dan Fasilitas Publik

Kanada menjadi negara lain yang mengembangkan kebijakan penyediaan produk menstruasi gratis melalui sejumlah pemerintah provinsi. British Columbia tercatat sebagai provinsi pertama yang mewajibkan sekolah menyediakan produk menstruasi bagi seluruh siswa pada 2019.

Nova Scotia kemudian mengumumkan aturan serupa untuk sekolah negeri. Sejumlah dewan sekolah di Ontario, termasuk wilayah Toronto dan Waterloo, juga memperkenalkan program pembagian pembalut gratis meskipun pelaksanaannya belum merata di seluruh provinsi.

Prince Edward Island turut menerapkan kebijakan penyediaan produk menstruasi gratis pada 2020. Program tersebut memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga bank makanan dan tempat penampungan.

14. India, Mahkamah Agung Perintahkan Sekolah Sediakan Pembalut Gratis

India juga mengambil langkah untuk memperluas akses produk menstruasi melalui keputusan Mahkamah Agung. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Justice J.B. Pardiwala dan R. Mahadevan, seluruh negara bagian dan wilayah persatuan diperintahkan memastikan sekolah menyediakan pembalut sanitasi yang dapat terurai secara hayati secara gratis bagi siswi remaja.

Kebijakan tersebut tidak hanya mengatur penyediaan produk menstruasi, tetapi juga memperhatikan fasilitas sanitasi di lingkungan pendidikan. Sekolah diwajibkan memiliki toilet yang berfungsi dengan baik, bersih, higienis, serta terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan.

Langkah ini memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan menstruasi berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas pendukung di sekolah. Dengan tersedianya pembalut dan toilet yang layak, siswi diharapkan dapat menjalani kegiatan belajar dengan lebih nyaman.

Akses Pembalut Gratis Juga Membutuhkan Edukasi dan Fasilitas Sanitasi

Berbagai kebijakan di 14 negara dan wilayah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan menstruasi mulai mendapat perhatian melalui pendekatan yang beragam. Ada pemerintah yang memilih memberikan produk menstruasi gratis, menghapus pajak, maupun menggabungkan kedua kebijakan tersebut.

Namun, penyediaan pembalut tanpa biaya bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kemiskinan menstruasi. Edukasi kesehatan reproduksi, ketersediaan air bersih, toilet yang layak, serta pemahaman masyarakat mengenai menstruasi juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Di sisi lain, akses terhadap pilihan produk yang lebih beragam juga perlu diperhatikan. Pembalut pakai ulang, celana menstruasi, menstrual cup, dan menstrual disc dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam program pemenuhan kebutuhan sanitasi perempuan.

Sementara itu, Indonesia masih menerapkan PPN efektif sebesar 11 persen terhadap pembalut yang diperdagangkan sesuai ketentuan perpajakan. Perbedaan kebijakan dengan negara lain membuat pembahasan mengenai pajak pembalut dan keterjangkauan produk menstruasi tetap menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat.