Menguak Kronologi G30S 1965, Penculikan 7 Perwira hingga Soeharto Naik ke Puncak Kekuasaan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S menjadi salah satu titik paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia. Rangkaian kejadian yang berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober 1965 tersebut menewaskan sejumlah perwira Angkatan Darat dan kemudian diikuti perubahan besar dalam kehidupan politik serta keamanan Indonesia.

Peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri karena terjadi ketika Indonesia sedang berada dalam situasi politik yang penuh ketegangan. Persaingan antara kekuatan politik, konflik antara kelompok kiri dan Angkatan Darat, serta kondisi politik di sekitar Presiden Soekarno menjadi bagian dari latar belakang yang perlu dipahami untuk melihat rangkaian peristiwa 1965 secara lebih utuh.

1. Latar Belakang Politik Indonesia

Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam masa Demokrasi Terpimpin setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada periode tersebut, kekuasaan politik semakin terpusat di sekitar Presiden Soekarno, sementara konsep Nasakom yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme menjadi salah satu gagasan politik yang berkembang.

Partai Komunis Indonesia atau PKI kemudian menjadi salah satu kekuatan politik besar pada masa tersebut. Di sisi lain, hubungan PKI dengan Angkatan Darat semakin tegang karena adanya perbedaan kepentingan politik dan ideologi.

Situasi semakin rumit menjelang 1965 ketika muncul isu mengenai kondisi kesehatan Presiden Soekarno dan kemungkinan perebutan kekuasaan apabila terjadi sesuatu terhadap dirinya. Pada periode yang sama, beredar isu mengenai keberadaan "Dewan Jenderal" yang disebut memiliki rencana terhadap pemerintahan Soekarno.

Isu tersebut kemudian menjadi bagian dari narasi yang berkembang menjelang peristiwa G30S. Namun, mengenai hubungan antara PKI dan G30S serta siapa yang menjadi pengendali utama gerakan tersebut, terdapat perdebatan dalam kajian sejarah dan arsip yang terus diteliti hingga sekarang. ANRI sendiri mencatat bahwa pembahasan mengenai G30S tidak semata-mata dapat dilihat dari satu sumber atau satu perspektif.

2. Kronologi Penculikan Para Perwira

Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, kelompok G30S melakukan operasi terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Sasaran utama mereka adalah beberapa pejabat tinggi Angkatan Darat yang disebut berkaitan dengan isu "Dewan Jenderal".

Enam perwira tinggi Angkatan Darat tewas dalam rangkaian penculikan tersebut, yakni Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan dan Sutoyo Siswomiharjo. Sementara itu, Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi sasaran berhasil meloloskan diri, tetapi ajudannya, Pierre Andreas Tendean, ikut ditangkap dan kemudian tewas.

Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah mereka akhirnya ditemukan di sebuah sumur pada 3 Oktober 1965 setelah lokasi tersebut dikuasai pasukan pemerintah.

Ketujuh tokoh yang kemudian dikenal sebagai Pahlawan Revolusi adalah Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo Siswomiharjo dan Pierre Tendean. A.H. Nasution tidak termasuk dalam tujuh korban karena berhasil lolos dari penculikan.

3. G30S Kuasai RRI dan Umumkan Dewan Revolusi

Pada pagi 1 Oktober 1965, kelompok G30S menguasai sejumlah titik strategis di Jakarta, termasuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Melalui siaran radio, mereka menyampaikan pengumuman mengenai Gerakan 30 September serta pembentukan Dewan Revolusi.

Gerakan tersebut menyatakan tindakannya sebagai upaya untuk menggagalkan rencana kudeta yang disebut akan dilakukan oleh Dewan Jenderal terhadap Presiden Soekarno. Namun, gerakan tersebut tidak berhasil memperoleh dukungan luas dari jajaran Angkatan Darat dan pemerintah.

Mayjen Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad kemudian mengambil peran penting dalam konsolidasi pasukan. Pasukan yang berada di bawah komandonya bergerak untuk mengambil alih sejumlah fasilitas strategis yang sebelumnya dikuasai kelompok G30S.

RRI kemudian berhasil dikuasai kembali pada 1 Oktober. Setelah itu, posisi kelompok G30S semakin melemah dan pasukan yang terlibat meninggalkan sejumlah lokasi yang sebelumnya mereka kuasai.

4. Penemuan Jenazah di Lubang Buaya

Setelah penguasaan kembali sejumlah titik penting di Jakarta, pencarian terhadap para perwira yang hilang terus dilakukan. Pada 3 Oktober 1965, lokasi jenazah para korban ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya.

Penemuan tersebut kemudian menjadi salah satu momen penting yang membentuk respons publik dan politik terhadap peristiwa G30S. Para korban kemudian dimakamkan dalam upacara kenegaraan dan dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi.

Rangkaian kejadian tersebut kemudian berkembang menjadi konflik politik yang jauh lebih besar. Penindakan terhadap orang-orang yang dianggap berkaitan dengan G30S dan PKI berlangsung di berbagai wilayah Indonesia dalam bulan-bulan berikutnya.

5. Penindakan terhadap PKI dan Kekerasan 1965-1966

Setelah G30S gagal, PKI menjadi sasaran utama penindakan politik dan keamanan. Pemerintah dan Angkatan Darat menuduh PKI berada di balik gerakan tersebut, sementara sejumlah tokoh dan anggota organisasi yang dikaitkan dengan PKI ditangkap, dibunuh atau dipenjara.

Namun, peristiwa setelah G30S tidak hanya berupa penindakan terhadap organisasi politik. Komnas HAM dalam penyelidikannya mengenai peristiwa 1965-1966 menyatakan terdapat berbagai bentuk pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa, perampasan kebebasan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa.

Kekerasan tersebut terjadi di sejumlah wilayah dan berlangsung dalam periode setelah G30S. Karena itu, G30S sebagai operasi penculikan dan pembunuhan para perwira perlu dibedakan dari rangkaian kekerasan massal 1965-1966 yang berlangsung setelahnya.

Besarnya dampak tragedi tersebut membuat peristiwa 1965 menjadi salah satu bagian sejarah Indonesia yang hingga kini masih dikaji. Arsip dan penelitian mengenai G30S juga terus berkembang, termasuk melalui berbagai sumber dari Indonesia maupun luar negeri.

6. Dari Supersemar hingga Lahirnya Orde Baru

Kegagalan G30S kemudian diikuti perubahan besar dalam struktur kekuasaan Indonesia. Posisi Soeharto semakin kuat setelah ia memperoleh Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar yang memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

Pada tahun yang sama, MPRS mengeluarkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang berkaitan dengan pembubaran PKI dan larangan kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan komunisme, Marxisme dan Leninisme. Ketetapan tersebut masih memiliki status hukum tertentu setelah dilakukan peninjauan terhadap berbagai TAP MPRS/MPR pada 2003, dengan penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan penghormatan HAM.

Soeharto kemudian diangkat sebagai Pejabat Presiden pada 1967 dan menjadi Presiden Republik Indonesia pada 1968. Perubahan tersebut menandai berakhirnya era Demokrasi Terpimpin dan dimulainya pemerintahan Orde Baru yang berlangsung hingga 1998.

7. G30S dalam Ingatan Sejarah Indonesia

Selama pemerintahan Orde Baru, versi resmi mengenai G30S sangat kuat dikaitkan dengan PKI. Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI juga menjadi bagian dari pembentukan ingatan publik mengenai peristiwa tersebut dan pernah ditayangkan secara rutin di televisi nasional.

Dalam perkembangan kajian sejarah setelah berakhirnya Orde Baru, pembahasan mengenai G30S menjadi lebih beragam. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat adanya berbagai sumber dan perspektif mengenai peristiwa tersebut, sehingga penelitian sejarah terus dilakukan untuk memahami hubungan antara G30S, konflik politik saat itu, serta kekerasan yang terjadi setelahnya.

G30S juga perlu ditempatkan dalam konteks sejarah yang lebih luas karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan enam perwira tinggi dan Pierre Tendean yang menjadi korban. Peristiwa tersebut kemudian berhubungan dengan penindakan politik, kekerasan massal 1965-1966, perubahan kekuasaan dan lahirnya Orde Baru.

Sejarah G30S menjadi pengingat bahwa konflik politik dan ideologi dapat membawa dampak panjang terhadap kehidupan masyarakat. Memahami peristiwa tersebut secara kritis berarti melihat kronologi, korban, perubahan politik, serta berbagai sumber sejarah yang tersedia tanpa mengabaikan fakta bahwa tragedi kemanusiaan 1965-1966 juga meninggalkan dampak besar bagi para korban dan keluarga mereka.