Fitur Live TikTok Tiba-tiba Mati di Tengah Aksi Demo Besar, Apakah Ada Hubungannya?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Fitur siaran langsung (live) di platform media sosial TikTok mendadak tidak dapat digunakan oleh sebagian besar penggunanya.

Saat mencoba mengakses fitur tersebut, muncul pesan "Koneksi tidak stabil. Coba masuk live lagi," dan jika pengguna mencari siaran langsung melalui kolom pencarian, hasilnya kosong. Kejadian ini berlangsung saat aksi demonstrasi besar-besaran tengah berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, yang memicu pertanyaan apakah gangguan ini terkait dengan penyensoran konten yang berkaitan dengan aksi protes tersebut.

Beberapa pengguna TikTok melaporkan gangguan pada fitur live yang membuat mereka tidak bisa menonton atau melakukan siaran langsung. Isu ini semakin mencuat setelah kejadian besar yang melibatkan demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Meski TikTok mengungkapkan bahwa gangguan tersebut lebih berkaitan dengan masalah teknis dan sistem moderasi konten, warganet tetap bertanya-tanya apakah gangguan tersebut ada hubungannya dengan konten yang berkaitan dengan aksi demo.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengklarifikasi bahwa gangguan pada fitur live TikTok tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi yang berlangsung.

"Enggak terkait dengan demo sebetulnya. Lebih ke konten moderasi aja. Itu sebenarnya sudah berjalan lama, jadi enggak terkait dengan demo-demo sih," jelas Nezar dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (29/8).

Nezar menjelaskan bahwa konten moderasi adalah penanganan terhadap konten-konten negatif seperti perjudian online, disinformasi, atau hal-hal yang melanggar hukum, yang sudah lama menjadi perhatian pemerintah. Ia menegaskan bahwa platform media sosial, termasuk TikTok, selama ini cukup kooperatif dalam menangani masalah konten tersebut.

Namun, Kominfo sebelumnya menyoroti maraknya konten provokatif yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa, terutama di TikTok. Kominfo menganggap bahwa tayangan kerusuhan yang disaksikan puluhan ribu orang berpotensi memprovokasi publik, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Pemerintah tidak bermaksud membungkam kebebasan berekspresi, tetapi meminta platform media sosial untuk memperkuat sistem yang dapat mendeteksi disinformasi dan konten manipulatif, yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sebagai langkah lebih lanjut, Komdigi telah menghubungi sejumlah platform besar, termasuk Helena Lersch, Global Public Policy Director di ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk membicarakan fenomena penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian di ruang digital.

Nezar Patria juga menambahkan bahwa pemerintah berfokus pada pengelolaan konten negatif yang beredar, dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan platform digital dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat.