160 Guru Sekolah Rakyat Kompak Resign! Program Pemerintah Disebut Gagal Total?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Dunia pendidikan kembali gonjang-ganjing, Gen! Kali ini, sebanyak 160 guru Sekolah Rakyat di berbagai penjuru Indonesia kompak memutuskan untuk resign alias mengundurkan dari dari tugasnya.

Alasannya? Penempatan lokasi mengajar yang terlalu jauh dari rumah. Kebayang dong, harus meninggalkan keluarga demi tugas mulia tapi nggak dikasih ruang kompromi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengaku pemerintah sudah menyiapkan solusi. Katanya, sudah ada ribuan guru cadangan yang sudah antre menunggu penempatan.

"Ada banyak guru yang siap menggantikan, karena ada lebih dari 50 ribu guru yang mengikuti proses pendidikan profesi guru belum ada penempatan," ujarnya santai.

Tapi tunggu dulu, gak semua pihak sependapat. Pengamat kebijakan publik dan pendiri Nalar Institute, Yanuar Nugroho, blak-blakan menyebut kasus ini sebagai tamparan keras buat sistem penempatan guru yang terlalu kaku dan sentralistik.

Dia bilang, sistem penempatan sekarang mengabaikan kenyataan sosial dan geografis yang dihadapi guru di lapangan. Menurut Yanuar, seharusnya guru diberi kesempatan untuk memilih lokasi mdngajar yang sesuai dengan kondisi mereka.

Nggak cuma disuruh terima nasib ditempatkan di mana saja tanpa pertimbangan personal. Dia juga menyentil cara pemerintah melihat masalah ini yang terlalu teknokratis, seolah-olah guru cuma 'stok' yang bisa diganti kapan aja.

"Tanpa koreksi serius dan perubahan cara pandang terhadap guru, Sekolah Rakyat hanya akan jadi proyek di atas kertas yang kehilangan makna," tegas Yanuar.

Kritik serupa juga datang dari JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia). Koordinator Nasional-nya, Ubaid Matraji, mengatakan pemerintah kurang peka. Menurut dia, penempatan yang jauh dari domisili guru itu bukan cuma masalah teknis, tapi bagian dari masalah struktural yang lebih besar.

Dia menuntut agar pemerintah pusat tidak asal tunjuk lokasi tanpa melibatkan pemerintah daerah dan para guru itu sendiri. Ubaid bahkan khawatir, program Sekolah Rakyat ini cuma jadi proyek eksperimen. Yang kasihan? Siswa-siswa dari keluarga kurang mampu yang malah jadi korban kebijakan yang belum matang.

"Mereka justru kian terpinggirkan oleh kebijakan yang seharusnya mengangkat mereka. Sistem yang sekarang tidak berkeadilan," tegasnya.

Fenomena mundurnya ratusan guru Sekolah Rakyat membuka mata kita semua soal pentingnya kebijakan pendidikan yang adil dan berpihak pada realita di lapangan.

Tanpa adanya perbaikan sistem penempatan guru dan pelibatan semua pihak, program Sekolah Rakyat hanya akan jadi proyek formalitas yang minim dampak. Saatnya pemerintah melihat guru bukan sekadar angka, tapi sebagai ujung tombak pendidikan bangsa. Bagaimana pendapat Gen?