BGN Murka! Dapur MBG Nekat Markup Bahan Baku Bakal Disanksi Keras, Ini Ancaman Tegasnya
JAKARTA, GENVOICE.ID. - Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara dan mengeluarkan peringatan keras terkait dugaan praktik nakal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut nekat melakukan markup harga bahan baku, yang berpotensi merugikan program nasional tersebut.
Padahal, program MBG sendiri dirancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang layak dengan anggaran yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, BGN bahkan telah menetapkan kisaran biaya bahan baku sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi menu.
Namun, di lapangan ditemukan adanya mitra yang justru menaikkan harga bahan secara tidak wajar. Kondisi ini langsung memicu reaksi tegas dari BGN karena dinilai mencederai tujuan utama program, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik seperti ini. Bahkan, mitra yang terbukti melakukan markup akan langsung dikenai sanksi berat.
Sanksi Tegas: Suspend Tanpa Insentif
BGN menyiapkan langkah tegas berupa penghentian operasional sementara atau suspend bagi mitra yang terbukti melanggar. Tidak hanya itu, mereka juga tidak akan menerima insentif selama masa sanksi berlangsung.
Langkah ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus upaya menjaga transparansi dalam pengelolaan program MBG.
Dianggap Pelanggaran Berat
Praktik markup tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran biasa, tetapi masuk kategori pelanggaran berat. Terlebih jika mitra juga melakukan tekanan terhadap pengelola dapur atau mencoba memonopoli pemasok bahan baku.
BGN menilai tindakan tersebut bisa merusak sistem dan menghambat distribusi manfaat program ke masyarakat luas.
Diberi Waktu untuk Perbaikan
Menariknya, BGN masih memberikan kesempatan bagi mitra untuk memperbaiki kesalahan. Masa suspend selama sekitar satu minggu dimaksudkan agar pihak terkait bisa membuat pernyataan komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran.
Namun jika tetap melanggar, bukan tidak mungkin sanksi yang lebih berat akan diberlakukan.
BGN Minta Semua Pihak Transparan
BGN juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengadaan bahan baku. Mitra yang sudah mendapatkan insentif diharapkan menjalankan tugas dengan jujur, bukan justru mencari keuntungan berlebih dari program pemerintah.
Selain itu, pelibatan banyak supplier lokal juga didorong agar tidak terjadi monopoli dan ekonomi masyarakat sekitar tetap bergerak.