Impor Minyak Mentah Bakal Langsung ke Indonesia, Menteri ESDM Siapkan Fasilitas Penyimpanan
JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Indonesia berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak mentah di dalam negeri untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memperlancar proses pengadaan minyak impor. Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, pengiriman minyak mentah dari negara pemasok diharapkan dapat langsung menuju Indonesia tanpa harus singgah terlebih dahulu di negara ketiga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan rencana ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian pasokan energi global. Kebijakan tersebut disiapkan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kondisi pasar energi internasional.
Bahlil menjelaskan, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah akan melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) yang bekerja sama dengan sejumlah mitra dari sektor swasta. Skema tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan infrastruktur energi sekaligus membuat proses pengadaan minyak mentah Indonesia lebih efisien.
"Kita akan membangun fasilitas penyimpanan minyak mentah di dalam negeri. Sebuah Badan Layanan Umum, yang bermitra dengan beberapa perusahaan, akan menangani pembangunannya," ujar Bahlil dalam keterangannya pada Senin (26/10/2026).
Impor Minyak Mentah Bakal Langsung ke Indonesia
Salah satu tujuan utama pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut adalah mengurangi kebutuhan transit pengiriman minyak mentah melalui negara lain sebelum mencapai Indonesia. Pemerintah ingin menciptakan sistem pengadaan yang memungkinkan minyak dari negara pemasok dikirim langsung ke wilayah Indonesia.
"Dengan demikian, saat kita mengimpor minyak mentah, minyak tersebut tidak perlu lagi singgah di berbagai negara lain. Minyak itu akan langsung tiba di Indonesia," tambahnya.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat rantai pasok energi nasional, terutama untuk menghadapi potensi gangguan distribusi akibat perkembangan situasi geopolitik dunia. Dengan dukungan fasilitas penyimpanan domestik, pemerintah berharap pengelolaan pasokan minyak mentah dapat dilakukan secara lebih terencana.
Indonesia sendiri masih mengimpor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, meskipun pemerintah menyatakan pasokan yang didatangkan saat ini tidak lagi berasal dari kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat diversifikasi negara pemasok dan penguatan infrastruktur penyimpanan menjadi bagian penting dalam strategi pengamanan pasokan energi.
Pemerintah Ubah Skema Pengadaan Energi Nasional
Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah juga masuk dalam rencana pembenahan sistem pengadaan energi nasional berdasarkan peraturan presiden yang baru. Melalui kebijakan tersebut, pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dialihkan kepada Badan Layanan Umum melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain.
Skema pengadaan yang disiapkan mencakup kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G), serta kerja sama pemerintah dengan sektor swasta atau government-to-business (G2B). Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat membuka pilihan pengadaan yang lebih beragam dan membantu menjamin ketersediaan energi dalam negeri.
Perubahan kebijakan ini juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah menyiapkan berbagai langkah kontingensi untuk menghadapi ketidakpastian global. Persiapan tersebut mencakup skenario terburuk yang dapat mengganggu pasokan energi, sehingga pemerintah memiliki langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi pasar internasional.
Melalui pembenahan sistem pengadaan dan pembangunan infrastruktur penyimpanan, pemerintah berupaya memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi risiko gangguan pasokan dari luar negeri. Strategi ini juga menempatkan kerja sama dengan negara pemasok sebagai salah satu bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi nasional.
Bahlil Bidik India dan China untuk Kontrak Jangka Panjang
Selain menyiapkan fasilitas penyimpanan di dalam negeri, Bahlil berencana melakukan kunjungan ke sejumlah negara untuk memperkuat kepastian pasokan minyak mentah. India dan China termasuk negara yang akan dikunjungi dalam upaya mencari tambahan pasokan serta mengamankan kontrak pengadaan jangka panjang.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas pilihan sumber pasokan sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada jalur pengiriman atau negara pemasok tertentu. Dengan kontrak jangka panjang, pemerintah berharap kebutuhan minyak mentah Indonesia dapat dipenuhi secara lebih terencana di tengah perubahan kondisi pasar energi dunia.
Diversifikasi pemasok menjadi salah satu pendekatan yang ditempuh pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik dan menjaga kelangsungan pasokan. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan serta perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG.
Pemerintah Pastikan Cadangan BBM dan Harga Subsidi
Di tengah rencana penguatan ketahanan energi, Bahlil meminta masyarakat tetap tenang menghadapi perkembangan situasi global. Ia menyatakan pemerintah sedang mengambil langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
"Masyarakat Indonesia mohon tetap tenang. Insya Allah, saya dapat memastikan-sesuai arahan dan instruksi Presiden Prabowo-bahwa cadangan bahan bakar kita memenuhi standar minimum nasional dan harga bahan bakar bersubsidi tidak akan naik. Saya telah ditugaskan untuk mengamankan kontrak-kontrak jangka panjang," kata Bahlil.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah bahwa pengamanan pasokan energi menjadi salah satu prioritas di tengah ketidakpastian global. Bahlil juga menekankan pentingnya kontrak jangka panjang untuk membantu menjaga kesinambungan pengadaan minyak dan bahan bakar.
Secara keseluruhan, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah, diversifikasi negara pemasok, dan penguatan kontrak jangka panjang menjadi tiga langkah yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Pemerintah berharap kombinasi kebijakan tersebut dapat mengurangi risiko gangguan pasokan dari luar negeri sekaligus mendukung kebutuhan rumah tangga dan aktivitas ekonomi nasional.