Atasi Dulu Masalah Hambatan Jika Ingin Wujudkan Integrasi Perdagangan ASEAN
JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya, Wibisono, mengatakan, anggota harus terlebih dahulu mengatasi hambatan yang ada agar integrasi perdagangan ASEAN dapat diwujudkan. "Penyesuaian perdagangan antara dua negara saja tidak mudah, ini sebelas anggota Asean, tentu tantangannya lebih kompleks," kata Wibisono, Senin (27/10) menanggapi harapan terwujudnya integrase perdagangan ASEAN yang adil dan berimbang.
Pertama, kata Wibisono, adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai agar ada kesetaraan, sehingga arus barang dan jasa bisa diatasi.
Berikutnya yang paling alot adalah hambatan tarif dan non-tarif seperti perbedaan regulasi, peraturan bea masuk, standar teknis, dan prosedur kepabeanan yang berbeda, ini akan menghambat kelancaran transaksi.
Begitu juga kesenjangan ekonomi antar anggota yang tentu butuh waktu untuk menyeimbangkan karena akan berdampak pada perdagangan dan investasi,"tuturnya.
Tantangan dan Hambatan
Sementara Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima mengatakan integrasi perdagangan dalam lingkup kawasan regional Asia Tenggara (Asean) mendesak direalisasikan untuk memperkuat kerja sama ekonomi.
"Oleh sebab itu, penting mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang ada agar manfaatnya bisa dirasakan merata semua negara anggota Asean," katanya, Senin (27/10).
Menurut Bhima, tantangan pertama adalah perbedaan kapasitas antarnegara anggota. Misalnya, Singapura dengan Indonesia dari segi kemudahan berbisnis, kapasitas birokrasi, regulasi, itu juga berbeda. "Ini perlu ada penyelarasan atau percepatan peningkatan kapasitas," katanya.
Tantangan kedua, katanya, adalah masih adanya praktik proteksi tersembunyi di sejumlah negara Asean, terutama dalam sektor keuangan. "Masalah klasik yang belum selesai adalah kesulitan bank-bank Indonesia membuka cabang di Singapura, sementara bank dari Singapura bisa dengan mudah membuka cabang di Indonesia. Ini menunjukkan regulasi yang tidak berimbang," katanya.
Ia menekankan perlunya standardisasi kebijakan agar tidak terjadi ketimpangan antarnegara Asean dalam implementasi integrasi ekonomi.
Ketiga, adalah persoalan korupsi yang mempengaruhi persepsi investor.
Bhima menjelaskan bahwa investor cenderung memilih negara dengan tingkat korupsi yang rendah untuk membangun fasilitas produksi, sementara negara yang dipersepsikan memiliki korupsi tinggi berisiko kehilangan peluang investasi.
Penegakan hukum dan kepastian regulasi juga dinilai menjadi prasyarat penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Tantangan keempat adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata di kawasan. Menurut Bhima, upaya Asean untuk menarik relokasi industri perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja.
"Untuk kendaraan listrik, misalnya, yang lebih banyak diminati adalah Vietnam, Thailand, dan Malaysia," katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 Asean yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 26-28 Oktober telah menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis di bidang ekonomi, termasuk penguatan perdagangan intra-Asean, peningkatan investasi regional, penguatan integrasi lintas sektor, serta komitmen bersama menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gangguan rantai pasok.
Berdasarkan data Asean, volume perdagangan di kawasan pada 2024 mencapai 3,85 triliun dollar AS, dengan perdagangan intra-Asean menyumbang sekitar 823,1 miliar dollar AS atau 21,4 persen dari total perdagangan.