AI 'Pemangkas Regulasi' dari Pemerintah AS Siap Hapus Setengah Aturan Federal, Benarkah DOGE Bisa Lakukan Itu?
JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan tengah mengembangkan sebuah alat kecerdasan buatan (AI) ambisius yang berpotensi menghapus hingga 50 persen regulasi federal yang ada saat ini. Proyek ini digarap oleh Departemen Efisiensi Pemerintah AS (Department of Government Efficiency/DOGE) dengan nama yang tak kalah mencolok: DOGE AI Deregulation Decision Tool.
Dilansir dari The Washington Post melalui TechCrunch, Senin (28/7), alat canggih ini ditargetkan untuk menganalisis lebih dari 200.000 regulasi pemerintah, dengan fokus mengidentifikasi aturan-aturan yang sudah tidak diwajibkan oleh hukum atau dianggap tumpang tindih, usang, atau tidak efisien.
Berdasarkan presentasi internal DOGE tertanggal 1 Juli 2025, proyek ini ditujukan untuk mencapai hasil signifikan dalam kurun waktu satu tahun sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat di Gedung Putih. Dengan demikian, tenggat penyelesaian proyek ini diperkirakan akan jatuh pada pertengahan 2026.
Menariknya, meski belum mendapat persetujuan resmi dari Gedung Putih, alat ini ternyata sudah digunakan secara terbatas. DOGE AI dilaporkan telah diterapkan untuk meninjau regulasi di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD) serta menyusun seluruh proses deregulasi di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).
Seorang juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa belum ada satu pun rencana yang disetujui secara resmi, namun ia tetap memberikan pujian, menyebut tim DOGE sebagai "yang terbaik dan tercerdas dalam bidangnya."
Meski terdengar menjanjikan, catatan DOGE terkait penggunaan AI sebelumnya sempat menuai kritik. Beberapa alat sebelumnya dilaporkan mengalami "halusinasi" data, termasuk kesalahan dalam menghitung ukuran kontrak di Departemen Urusan Veteran, sebuah insiden yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan teknologi ini jika diterapkan pada regulasi berskala nasional.
Jika DOGE AI berhasil menjalankan misinya, maka ini bisa menjadi langkah deregulasi terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat, namun juga membuka potensi perdebatan besar soal keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hukum bagi publik.