Indonesia Soroti Ancaman AI dan Industri Digital terhadap Krisis Air Global
JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Indonesia menyoroti munculnya ancaman baru terhadap ketahanan air global seiring meningkatnya perkembangan industri digital dan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi ke-4 terkait Dekade Aksi Internasional "Air untuk Pembangunan Berkelanjutan" yang berlangsung di Dushanbe, Tajikistan, pada 25-28 Mei 2026.
Dalam forum internasional itu, Arrmanatha mengingatkan bahwa sektor-sektor baru seperti penambangan mineral penting, pusat data, infrastruktur AI, dan industri digital kini menjadi konsumen air dalam jumlah sangat besar.
Menurutnya, ancaman tersebut masih sering diremehkan, padahal kebutuhan air untuk sektor digital terus meningkat secara signifikan setiap beberapa tahun.
"Air kini menjadi sumber daya tak terlihat yang menggerakkan ekonomi digital," kata Arrmanatha dalam keterangannya.
Ia menilai, tanpa penanganan yang tepat dan strategis, persoalan air berpotensi berkembang menjadi salah satu krisis global paling serius di masa depan.
Arrmanatha juga menyoroti kondisi sistem multilateral dunia yang dinilai belum cukup kuat menghadapi tantangan krisis air global. Karena itu, Indonesia mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar isu air mendapatkan perhatian lebih besar dalam agenda internasional.
Menurut dia, reformasi PBB perlu memastikan organisasi tersebut memiliki kewenangan, sumber daya, dan kesetaraan yang cukup untuk menangani persoalan air secara efektif.
Dalam forum tersebut, Indonesia turut menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran aktif dalam memperkuat ketahanan air di tingkat regional maupun global.
Sejak penyelenggaraan Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada 2024, Indonesia telah mendirikan Pusat Keunggulan untuk Ketahanan Air dan Iklim sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional.
Dalam dua tahun terakhir, Indonesia juga disebut telah memberikan pelatihan peningkatan kapasitas terkait ketahanan air dan perubahan iklim kepada lebih dari 2.000 peserta dari lebih 40 negara di kawasan Asia Pasifik.
Selain itu, Indonesia turut memelopori Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Hari Danau Sedunia yang bertujuan memperkuat perlindungan ekosistem danau secara global.
Pemerintah Indonesia juga menempatkan pembangunan infrastruktur air sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Pendanaan untuk sektor tersebut, menurut Arrmanatha, turut didukung melalui lembaga dana kekayaan negara Danantara guna menciptakan efek pengganda di berbagai sektor pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Indonesia menyampaikan empat poin utama untuk memperkuat implementasi komitmen global terkait isu air.
Pertama, memperkuat kerja sama regional di bidang pengelolaan air. Kedua, meningkatkan investasi strategis untuk pembangunan infrastruktur air. Ketiga, menyiapkan tata kelola air yang mampu menghadapi era AI dan ekonomi digital. Dan keempat, mendorong reformasi PBB agar lebih efektif menangani persoalan air global.
Arrmanatha menegaskan bahwa dunia sebenarnya telah memiliki teknologi, modal, dan pengetahuan yang cukup untuk menghadapi krisis air. Namun, menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah kurangnya kemauan politik kolektif dan lemahnya efektivitas sistem multilateral global.
"Yang kurang saat ini adalah keberanian politik kolektif untuk mempercepat aksi penanganan isu air," ujarnya.