Apa Hukuman yang Pantas untuk Pelaku Begal? Ini Kata Pengamat hingga Aktivis HAM
JAKARTA, GENVOICE.ID - Kasus begal kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah aksi kriminal jalanan marak terjadi di berbagai kota besar Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Fenomena ini memicu munculnya tuntutan agar aparat bertindak lebih tegas, termasuk wacana "tembak di tempat" terhadap pelaku begal.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat, berbagai pihak mulai angkat bicara soal hukuman yang dianggap tepat bagi pelaku kejahatan jalanan tersebut. Mulai dari aparat keamanan, anggota DPR, pengamat kriminal, hingga aktivis hak asasi manusia memiliki pandangan berbeda terkait penanganannya.
Polda Metro Jaya sendiri sebelumnya membentuk tim khusus bernama Tim Pemburu Begal untuk merespons meningkatnya kasus kriminal jalanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim tersebut diklaim disiagakan di sejumlah titik rawan kejahatan selama 24 jam.
Selain itu, pernyataan soal "tembak di tempat" juga sempat mencuat setelah Kapolda Lampung, Helfi Assegaf, meminta jajarannya bertindak tegas terhadap pelaku begal usai seorang anggota polisi menjadi korban penembakan.
Dukungan terhadap tindakan keras datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia menilai langkah tegas diperlukan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat, terutama karena aksi begal dinilai semakin nekat dan brutal.
Namun pendapat berbeda disampaikan Menteri HAM, Natalius Pigai. Ia menolak pendekatan tembak di tempat karena dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.
Menurut Pigai, pelaku kejahatan tetap harus ditangkap hidup-hidup agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia juga menilai pelaku bisa menjadi sumber informasi penting untuk mengungkap jaringan atau akar persoalan kriminalitas tersebut.
Sementara itu, pengacara publik dari LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan jika aparat terlalu mengedepankan penggunaan senjata api dalam penanganan begal.
Ia mengingatkan publik pada Operasi Pekat menjelang Asian Games 2018 yang sempat menuai kritik karena banyaknya kasus dugaan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum.
Di sisi lain, kriminolog Universitas Budi Luhur, Lucky Nurhadiyanto, menilai penanganan begal seharusnya tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku. Menurutnya, aparat dan pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, peningkatan penerangan jalan, pemasangan CCTV, hingga penguatan keamanan lingkungan berbasis masyarakat.
Pengamat media sosial dari Monash University, Ika Idris, juga menilai narasi "darurat begal" yang ramai di media sosial ikut membentuk kepanikan publik. Ia menyebut isu tersebut semakin besar karena terus diamplifikasi di berbagai platform digital.
Meski demikian, tingginya angka kriminalitas jalanan membuat sebagian masyarakat mendukung tindakan aparat yang lebih keras. Di media sosial, banyak pengguna internet mengaku khawatir beraktivitas malam hari akibat maraknya video aksi begal yang viral.
Perdebatan soal hukuman untuk pelaku begal pun kini tidak hanya berbicara soal efek jera, tetapi juga tentang batas kewenangan aparat, perlindungan HAM, dan bagaimana negara menghadirkan rasa aman tanpa melanggar hukum.