Kasus Keracunan MBG Terus Naik, Ahli Gizi IPB Spill Akar Masalah dan Solusi Out of The Box

JAKARTA, GENVOICE.ID - Gen! Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi sorotan panas karena kasus keracunan massal yang terus berulang dan bahkan meningkat di berbagai daerah.

Kasus terbaru yang paling parah terjadi di Bandung Barat, memaksa Bupati Jeje Ritchie Ismail menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Total 364 siswa PAUD hingga SMA/SMK di sana keracunan usai menyantap menu MBG.

Secara nasional, data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan sudah ada total 4.711 kasus keracunan MBG di tiga wilayah hingga 22 September 2025. Angka ini jelas memicu pertanyaan besar: kenapa ini terus terjadi dan bagaimana penanganannya?

Akar Masalah Keracunan: Bukan Cuma Basi

Guru Besar Gizi IPB, Ali Khomsan, spill tiga penyebab utama keracunan makanan yang harus dicegah dalam pengelolaan MBG:

1. Makanan Basi/Tercemar: Makanan yang sudah tidak layak konsumsi.
2. Masak Kurang Sempurna: Bahan makanan tidak dimasak matang sehingga terjadi kontaminasi mikroba.
3. Air Tidak Higienis: Penggunaan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Ali menekankan bahwa kecil kemungkinan keracunan terjadi jika seluruh proses, dari pemasakan, penyiapan, hingga distribusi, dijaga dengan baik. Namun, masalahnya terletak pada kualitas kontrol.

Solusi Anti-Keracunan: Pelatihan Bersertifikat Wajib!

Dengan ribuan dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, Ali menyoroti bahwa sulit untuk mengontrol kualitas secara merata. Ini membuat satu atau dua dapur rentan lalai.

Solusi dari Ali tegas: para pengolah makanan di SPPG harus memperoleh pelatihan dan sertifikat tentang keamanan pangan. Hal ini akan meminimalisir peluang kelalaian dalam proses pengolahan, termasuk kasus seperti buah busuk yang tidak terlihat dari luar kulit.

MBG Dikelola Sekolah? Perlu Uji Coba!

Menanggapi usulan DPR agar MBG dikelola tiap sekolah (karena dapat lebih terjamin higienitasnya), Ali setuju bahwa memasak dalam jumlah sedikit per sekolah bisa mengurangi kelalaian dibanding SPPG yang masak 3.000 porsi sehari.

Namun, Ali memberi catatan penting: kebijakan ini harus diterapkan secara selektif. Sekolah yang menjadi pengelola MBG harus sudah memiliki dapur yang memadai. Karena mayoritas sekolah tidak punya dapur, Ali menyarankan agar kebijakan ini dijadikan uji coba di sekolah-sekolah yang siap, sebagai penelitian untuk membandingkan mana yang lebih baik dalam jangka panjang.