FIFA Jatuhkan Sanksi ke Malaysia atas Pemalsuan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi, Denda Rp 7 Miliar
JAKARTA, Genvoice.id - Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) resmi dijatuhi sanksi oleh FIFA setelah terbukti melakukan pelanggaran serius terkait pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi. Keputusan ini diumumkan Komite Disiplin FIFA pada Jumat (26/9/2025) dan langsung menjadi sorotan besar di kawasan Asia Tenggara.
Dalam pernyataannya, FIFA menjelaskan bahwa FAM terbukti melanggar Pasal 11 dan 13 Kode Disiplin FIFA, khususnya terkait manipulasi data dan penggunaan dokumen yang tidak sah dalam proses perpindahan kewarganegaraan pemain. Akibatnya, FAM dijatuhi denda sebesar CHF 350.000 atau setara Rp 7 miliar, sementara masing-masing pemain juga dikenai larangan bermain di level internasional selama 12 bulan.
Media Malaysia menyebut tujuh pemain tersebut sebelumnya sudah memperkuat tim nasional dalam laga resmi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kini, mereka tidak bisa lagi tampil bersama Harimau Malaya dalam 12 bulan ke depan. Selain larangan bermain, masing-masing juga dijatuhi denda individu sebesar CHF 2.000 atau sekitar Rp 41 juta.
Sanksi ini otomatis berdampak pada hasil pertandingan yang sudah dijalani Malaysia. Ada kemungkinan FIFA akan meninjau ulang hasil laga Kualifikasi, terutama pertandingan melawan Vietnam dan Indonesia, di mana sejumlah pemain yang terlibat sempat diturunkan.
Dalam pernyataan singkat, Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin, menyebut pihaknya menghormati keputusan FIFA, namun menegaskan bahwa federasi akan mengajukan banding ke Badan Banding FIFA.
"Kami merasa ada sejumlah prosedur yang tidak dipertimbangkan secara menyeluruh. FAM akan menggunakan hak banding demi mencari keadilan," ujarnya.
Sebelumnya, FAM sempat menyebut tuduhan pemalsuan dokumen sebagai fitnah dan kabar tidak berdasar. Namun, dengan adanya keputusan resmi FIFA, federasi kini tidak punya pilihan selain menghadapi konsekuensi hukum yang berlaku.
FIFA menegaskan akan terus memantau proses naturalisasi pemain di berbagai negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek.
"Fair play bukan hanya soal di lapangan, tapi juga dalam setiap proses administrasi. Tidak ada ruang untuk pemalsuan dokumen," tegas FIFA dalam pernyataan resminya.