Tantangan Terbesar Ekonomi Daerah adalah Ketergantungan pada Sektor Tambang dan Lemahnya Hilirisasi

JAKARTA, GENVOICE.ID - Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Mudrajad Kuncoro mengatakan tantangan terbesar dalam revolusi ekonomi daerah bukan hanya soal ketergantungan pada sektor tambang, tetapi juga lemahnya hilirisasi dan kualitas belanja pemerintah daerah.

Mudrajad mengatakan banyak daerah di Indonesia masih terlalu bergantung pada sumber daya alam mentah. "Daerah-daerah yang tumbuh tinggi itu biasanya mengandalkan tambang. Kalimantan, Maluku Utara, Papua, tumbuh di atas nasional karena tambang, lalu langsung diklaim sebagai keberhasilan hilirisasi. Padahal hilirisasi jangan hanya tambang," kata Mudrajad.

Ia menilai Indonesia justru lemah dalam hilirisasi komoditas lain seperti rumput laut, kakao, dan kopi, meski memiliki posisi besar di pasar global.

Mudrajad mencontohkan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai daerah penghasil rumput laut terbesar yang masih bergantung pada ekspor bahan mentah ke Malaysia.

"Ekspor dari Nunukan 78 persen ke Malaysia. Artinya nilai tambahnya lari keluar. Kita masih lemah di hilirisasi," ujarnya.

Kondisi itu membuat banyak daerah hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa menikmati manfaat ekonomi yang optimal.

Dia juga menyoroti kualitas belanja daerah yang dinilai masih habis untuk pengeluaran rutin, terutama gaji pegawai, sehingga ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit untuk mendorong inovasi dan transformasi ekonomi.

"APBD dihabiskan untuk belanja rutin, gaji pegawai, guru, aparatur. Akhirnya daerah sulit melakukan lompatan pembangunan," katanya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menyatakan agar belanja daerah berkualitas, maka komposisinya harus diubah dengan meningkatkan porsi belanja modal lebih besar daripada belanja rutin seperti bayar gaji pegawai.

Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal, Esther mendorong daerah melakukan inovasi pembiayaan. Ia memaparkan sedikitnya tujuh skema yang bisa dijalankan pertama, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kedua Optimalisasi dan Pembiayaan Berbasis Aset atau Asset Recycling, ketiga pinjaman dan Obligasi Daerah.

Keempat Optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kelima, Pembiayaan Hijau dan Dana CSR/Filantropi dan enam, Land Value Capture (LVC).

Diversifikasi ekonomi pun penting agar daerah tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif dan komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Diversifikasi

Indonesia menghadapi tiga tantangan utama dalam mendorong revolusi ekonomi daerah, yaitu diversifikasi ekonomi daerah, kualitas belanja daerah, dan kapasitas fiskal yang terbatas. Agar daerah tumbuh kuat dan berkontribusi pada perekonomian nasional, maka daerah harus mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan.

Dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin (25/5), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung mengatakan diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci yang pertama.

Secara spasial, seluruh wilayah memang tumbuh. Namun, tidak semua daerah memiliki daya tahan yang sama karena sejumlah daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, tambang, dan komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Tantangan kedua adalah kualitas belanja daerah. Belanja daerah harus didesain agar lebih produktif. Jangan sampai seperti sekarang, belanja pegawai dan barang masih mendominasi dengan porsi rata-rata sekitar 70 persen, sementara belanja modal relatif terbatas.

"Selain itu, belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal," jelas Juda.

Terakhir, adalah kapasitas fiskal yang terbatas. Juda mengatakan, banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas sehingga proyek-proyek strategis daerah terhambat.

"Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal. Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas. Kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama dan sebagainya, yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal," katanya.

Daerah yang kuat paparnya, bukan hanya yang memiliki anggaran besar, melainkan daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan.

"Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama, dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga," jelas Juda.