Efek Kritikan Soleh Solihun! Rano Karno Bantah Mutasi Mendadak, Begini Katanya!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akhirnya menanggapi kritik dari komika Soleh Solihun yang sebelumnya menyoroti proses mutasi pegawai Pemprov DKI yang dinilai terlalu mendadak.

Rano menegaskan bahwa mutasi tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang berlangsung jauh sebelum hari pelantikan.

Ia menuturkan bahwa selama dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjabat, justru baru kali ini Pemprov DKI kembali melakukan rotasi pegawai. Karena itu, pelantikan besar-besaran yang berlangsung pada November 2025 disebut sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, bukan dalam waktu singkat seperti yang diasumsikan sebagian pihak.

Kritik Soleh bermula dari unggahannya di platform X pada 20 November, ketika ia menilai banyak pegawai Pemprov DKI baru mengetahui perpindahan mereka pada hari pelantikan. Ia meminta agar sistem mutasi diperbaiki dengan pemberitahuan yang lebih awal, waktu transisi, hingga proses wawancara di unit baru agar perpindahan tidak membuat pegawai kesulitan beradaptasi.

Dalam pelantikan dua gelombang pada 5 dan 19 November 2025, Pramono dan Rano merotasi sekitar 2.700 pejabat eselon III dan IV. Pramono sebelumnya menjelaskan bahwa Pemprov DKI memang tidak melakukan mutasi selama hampir tiga tahun terakhir, sehingga pengisian jabatan dalam jumlah besar membutuhkan persiapan sistem yang matang.

Sejumlah posisi yang sebelumnya kosong kini kembali terisi, mulai dari pejabat administrator, pengawas, ketua subkelompok, pejabat fungsional, hingga kepala sekolah. Langkah ini diambil untuk menata ulang struktur dan mengisi kekosongan jabatan yang cukup lama dibiarkan terbuka di lingkungan Pemprov DKI.