6 Film Indonesia yang Mengkritik Kekuasaan, dari Sejarah 1965 hingga Konflik di Papua

JAKARTA, GENVOICE.ID - Film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memahami persoalan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Sejumlah sineas Indonesia menghadirkan karya dokumenter yang membahas berbagai isu, mulai dari sejarah politik 1965, dampak industri batu bara, hingga pembangunan di Papua.

Di tengah berbagai tuntutan masyarakat mengenai biaya hidup, kebijakan publik, dan kesejahteraan, film-film tersebut bisa menjadi bahan untuk memahami persoalan yang lebih luas. Berikut enam film dokumenter yang mengangkat kritik terhadap kekuasaan, kebijakan, dan kondisi sosial di Indonesia.

1. Eksil, Kisah Warga Indonesia yang Terpisah dari Tanah Air

Eksilmerupakan film dokumenter karya Lola Amaria yang dirilis pada 2022. Film ini mengangkat kisah mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri ketika situasi politik berubah setelah peristiwa 1965, sehingga sebagian dari mereka mengalami kesulitan untuk kembali ke tanah air.

Melalui kesaksian para eksil, film ini memperlihatkan pengalaman pengasingan, kehilangan kesempatan untuk pulang, serta dampak konflik politik terhadap kehidupan pribadi. Kisah-kisah tersebut juga membuka ruang diskusi mengenai hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan bagaimana peristiwa politik dapat memengaruhi kehidupan seseorang selama puluhan tahun.

2. Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Kritik atas Pembangunan di Papua

Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan film dokumenter yang mengangkat persoalan pembangunan berskala besar di Papua. Film ini membahas kekhawatiran mengenai perubahan lingkungan, hak atas tanah, serta dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat adat.

Isu yang diangkat berkaitan dengan perdebatan mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat lokal. Film ini juga memunculkan diskusi mengenai kebebasan berekspresi setelah sejumlah kegiatan pemutaran dilaporkan menghadapi pembatalan atau pembubaran.

Melalui persoalan tersebut, penonton diajak memahami bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan proyek dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak. Berbagai perspektif dan bukti mengenai isu tersebut tetap perlu dicermati agar diskusi berlangsung secara kritis dan berimbang.

3. Sexy Killers, Membahas Batu Bara dan Dampak Industri

Sexy Killers merupakan film dokumenter investigatif produksi Watchdoc yang mendapat perhatian luas menjelang Pemilu 2019. Film ini membahas industri batu bara, pembangkit listrik, serta dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dokumenter tersebut juga mengangkat hubungan antara kepentingan bisnis dan politik dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui laporan investigatif, penonton diajak mempertanyakan siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan industri dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Isu lingkungan yang diangkat membuat film ini relevan untuk diskusi mengenai energi, kebijakan ekonomi, dan tanggung jawab perusahaan. Namun, penonton tetap perlu membedakan temuan yang disajikan film, argumentasi pembuatnya, dan informasi lain yang dapat digunakan untuk memeriksa persoalan secara lebih menyeluruh.

4. Dirty Vote, Mengulas Kekuasaan dan Demokrasi

Dirty Votedirilis menjelang Pemilu 2024 dan menghadirkan analisis sejumlah pakar hukum tata negara mengenai berbagai kebijakan serta peristiwa yang dinilai berpotensi memengaruhi proses pemilu. Film ini membahas persoalan netralitas kekuasaan, penggunaan sumber daya negara, dan integritas demokrasi.

Kehadirannya memicu perdebatan di ruang publik karena mengangkat isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan akuntabilitas pejabat negara. Dokumenter ini menyajikan argumentasi dari para narasumbernya sehingga dapat menjadi bahan diskusi mengenai hubungan antara kekuasaan, hukum, dan proses demokrasi.

Meski begitu, film ini sebaiknya tidak menjadi satu-satunya rujukan untuk memahami persoalan pemilu. Penonton dapat membandingkan argumentasi yang disampaikan dengan dokumen resmi, pernyataan pihak terkait, serta sumber independen agar memperoleh pemahaman yang lebih lengkap.

5. Senyap, Mengingat Kembali Kekerasan Politik 1965-1966

Senyap atau The Look of Silence merupakan film dokumenter karya Joshua Oppenheimer yang dirilis pada 2014. Film ini mengikuti Adi, seorang penyintas yang berusaha memahami pembunuhan kakaknya dalam kekerasan politik 1965-1966.

Melalui pertemuan dengan sejumlah orang yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut, film ini memperlihatkan bagaimana trauma dan ingatan masa lalu tetap memengaruhi kehidupan keluarga korban. Ceritanya juga mengangkat persoalan impunitas, keberanian menghadapi masa lalu, dan kesulitan memperoleh pengakuan atas pengalaman para penyintas.

Dengan pendekatan personal, Senyap mengajak penonton memahami sejarah bukan hanya melalui catatan peristiwa, tetapi juga melalui pengalaman orang-orang yang terdampak. Film ini menjadi salah satu karya yang membuka ruang pembicaraan mengenai kekerasan politik dan ingatan kolektif di Indonesia.

6. Pulau Buru Tanah Air Beta, Kisah Mantan Tahanan Politik

Pulau Buru Tanah Air Beta merupakan film dokumenter karya Rahung Nasution yang dirilis pada 2016. Film ini mengangkat pengalaman mantan tahanan politik yang pernah ditahan di Pulau Buru dan dampak penahanan terhadap kehidupan mereka.

Melalui kisah para penyintas, dokumenter ini memperlihatkan sisi personal dari sejarah politik yang kerap dibicarakan dalam konteks yang lebih luas. Pengalaman kehilangan kebebasan, perubahan kehidupan keluarga, serta upaya melanjutkan hidup menjadi bagian dari pembahasan mengenai hak asasi manusia dan ingatan sejarah.

Film ini juga mengajak penonton memahami bahwa peristiwa politik dapat meninggalkan dampak panjang bagi individu maupun keluarga. Kesaksian para penyintas menjadi salah satu cara untuk melihat sejarah dari sudut pandang orang-orang yang mengalami langsung konsekuensinya.

Film dan Demonstrasi, Dua Cara Menyampaikan Kritik Sosial

Film dokumenter dan demonstrasi memiliki pendekatan berbeda dalam menyampaikan kritik terhadap persoalan publik. Demonstrasi menjadi sarana masyarakat menyampaikan tuntutan secara langsung, sedangkan film dapat merekam pengalaman, menyajikan informasi, dan menghadirkan perspektif yang mungkin belum banyak diketahui penonton.

Dalam konteks biaya hidup, persoalan yang dibicarakan masyarakat mencakup harga pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan besarnya pendapatan. Ketika pengeluaran meningkat lebih cepat daripada penghasilan, daya beli keluarga dapat tertekan sehingga tuntutan mengenai upah dan keterjangkauan kebutuhan dasar menjadi bagian dari diskusi publik.

Keenam film tersebut mengangkat isu yang berbeda, mulai dari sejarah politik dan hak asasi manusia hingga lingkungan, industri, dan demokrasi. Setiap karya memiliki pendekatan serta argumentasinya sendiri, sehingga penonton perlu mencermati informasi yang disampaikan dan membandingkannya dengan sumber lain jika ingin memahami persoalan secara menyeluruh.

Pada akhirnya, film dokumenter dapat menjadi pintu masuk untuk mengenali berbagai persoalan sosial dan politik di Indonesia. Dengan menyimak beragam perspektif dan memeriksa informasi secara kritis, penonton dapat membangun pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan publik, pengalaman masyarakat terdampak, dan dinamika demokrasi.