Turki Kemungkinan Dikecualikan dari Pasukan Stabilisasi Gaza Setelah Penolakan Israel
JAKARTA, GENVOICE.ID - Turki tampaknya tidak akan ikut serta dalam pasukan stabilisasi beranggotakan 5.000 personel yang akan ditempatkan di Jalur Gaza pascaperang, setelah Israel secara tegas menolak kehadiran pasukan Turki dalam misi tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa salah satu syarat pembentukan pasukan multinasional ini adalah agar Israel merasa nyaman dengan negara-negara yang berpartisipasi. Pasukan ini nantinya bertugas mencegah kekosongan kekuasaan di Gaza ketika proses rekonstruksi besar-besaran dimulai.
Turki sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk mengirim pasukan, namun Israel menolak karena menganggap Presiden Recep Tayyip Erdoğan terlalu dekat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dan Hamas. Penolakan ini menimbulkan kontroversi, mengingat Turki merupakan salah satu penjamin perjanjian gencatan senjata 20 poin yang diusulkan oleh Donald Trump, serta memiliki kekuatan militer Muslim yang cukup besar.
Pasukan stabilisasi ini kemungkinan besar akan dipimpin oleh Mesir. Negara lain seperti Indonesia dan Uni Emirat Arab juga disebut akan berkontribusi, namun masih menginginkan pasukan tersebut memiliki mandat dari Dewan Keamanan PBB, meskipun bukan bagian dari operasi penjaga perdamaian PBB secara resmi.
Koordinasi pasukan ini akan dilakukan bersama sel militer yang dipimpin AS, Civil-Military Coordination Centre (CMCC), yang berbasis di Kiryat Gat, Israel bagian selatan. Sel ini juga melibatkan penasihat dari Inggris, Prancis, Yordania, dan UEA. CMCC diperkirakan akan mengambil peran dalam koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza, meskipun banyak jalur bantuan masih ditutup.
Pasukan stabilisasi tersebut akan memiliki tugas utama untuk melucuti senjata Hamas dan mengamankan pembentukan pemerintahan transisi Palestina. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menolak keterlibatan Otoritas Palestina dalam pemerintahan pascaperang di Gaza.
Sementara itu, ketegangan antara Turki dan Israel terus meningkat. Tim penyelamat Turki dari Badan Manajemen Bencana (AFAD) masih tertahan di perbatasan Mesir menunggu izin dari Israel untuk masuk ke Gaza.
Erdoğan menegaskan bahwa AS seharusnya lebih menekan Israel agar mematuhi komitmennya dalam rencana perdamaian Trump, termasuk melalui sanksi dan pembatasan penjualan senjata.
Di sisi lain, Rubio menyatakan bahwa badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, tidak akan dilibatkan karena dianggap memiliki keterkaitan dengan Hamas - pernyataan yang berseberangan dengan sikap banyak negara Eropa, PBB, dan Mahkamah Internasional (ICJ), yang menilai UNRWA tetap menjadi lembaga penting untuk menyalurkan bantuan ke Gaza.
ICJ dalam pendapat hukumnya minggu ini juga menegaskan bahwa Israel belum memberikan bukti kuat yang menunjukkan UNRWA telah disusupi Hamas secara menyeluruh.
Sementara itu, delegasi Hamas dan Fatah dilaporkan telah bertemu di Kairo untuk membahas masa depan Gaza. Kedua pihak dikabarkan sepakat menyerahkan administrasi sementara wilayah tersebut kepada komite teknokrat independen yang akan bekerja sama dengan negara-negara Arab dan lembaga internasional.