Korban Jiwa Bertambah, 3 Calon Manajer Koperasi Desa Tewas Saat Latsar Militer Kemhan!
JAKARTA, GENVOICE.ID - Jumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsar Militer) kini bertambah menjadi tiga orang.
Insiden berulang ini memicu sorotan tajam dari publik serta berbagai organisasi hak asasi manusia terkait urgensi dan standar keselamatan kesehatan dalam pelaksanaan diklat fisik bagi warga sipil tersebut.
Kematian terbaru menimpa seorang peserta wanita bernama Novia Rahmadhani Sihotang yang tengah menjalani pendidikan di Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta.
Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait. Dengan adanya kejadian ini, total korban jiwa dari calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun anggaran 2026 tersebut resmi menyentuh angka tiga orang.
1. Penyebab Medis dan Tanya Besar Publik
Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter, mendiang Novia mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa, 23 Juni 2026 di RSAU dr. Esnawan Antariksa setelah mengeluhkan gangguan kesehatan sejak sehari sebelumnya. Korban dinyatakan meninggal akibat mengidap penyakit Tuberkulosis (TB).
Temuan ini langsung memantik polemik di masyarakat mengenai efektivitas proses penyaringan peserta. Namun, pihak Kemenhan menegaskan bahwa seluruh rangkaian seleksi medis telah dijalankan sesuai standar baku dan mendiang sebelumnya dinyatakan lolos kualifikasi fisik.
2. Target dan Durasi Program Latsar
Pelatihan semi-militer ini sejatinya didesain berlangsung selama satu bulan penuh sejak dimulai pada 16 Juni 2026 di 67 pusat pendidikan TNI di seluruh Indonesia.
Kemenhan berargumen bahwa program intensif 30 hari ini bertujuan membentuk karakter tangguh, kedisiplinan tinggi, serta mental bela negara (tanggap, tanggon, trengginas) sebelum para sarjana ini diterjunkan mengelola koperasi. Setelah fase fisik usai, mereka dijadwalkan menerima pembekalan manajerial lanjutan selama 15 hari.
3. Gelombang Protes dan Desakan Penghentian
Tragedi beruntun ini langsung direspons keras oleh lembaga pemantau HAM, Amnesty International Indonesia (AII). Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid, menilai konsep pelibatan instansi militer untuk mendidik calon manajer bidang ekonomi adalah sebuah kekeliruan besar sejak awal.
AII mendesak agar program latihan berbasis kekuatan fisik ini segera dihapus dan diganti dengan pelatihan kompetensi bisnis yang dialogis. AII juga mengkritik transparansi Kemenhan yang terkesan lambat dalam mengumumkan jatuhnya korban jiwa ke ranah publik.
Gugurnya para talenta muda dalam program SPPI 2026 menjadi evaluasi pahit yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Meskipun pihak Kementerian Pertahanan menyatakan bakal melakukan pengetatan pengawasan medis dan menempatkan keselamatan peserta sebagai prioritas utama, desakan untuk merombak total kurikulum pelatihan sipil ini terus menguat.
Penanganan yang transparan dan perbaikan sistem seleksi mutlak diperlukan agar tidak ada lagi nyawa warga sipil yang melayang demi sebuah program kerja.