Para Petani Gelar Demo Hari Tani Nasional 2025 di Jakarta, Ini Isi Tuntutannya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi damai memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di Jakarta, Rabu (24/9). Aksi yang berlangsung sejak pagi ini dimulai dari kawasan Monas dan berlanjut dengan long march menuju Istana Negara.

Di sepanjang jalan, massa membawa spanduk besar bertuliskan "Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan" dan "Tanah untuk Rakyat". Suasana aksi berlangsung tertib dengan iring-iringan orasi dan yel-yel yang menggema. Koordinator aksi, Fajar Angga, menegaskan bahwa peringatan HTN tahun ini tidak hanya sekadar simbolis, melainkan seruan serius agar pemerintah menunaikan janji reforma agraria sejati.

SPI, sebagai organisasi yang sejak lama memperjuangkan hak-hak petani, menilai bahwa ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia masih menjadi masalah utama. Fajar menekankan bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan untuk menjamin kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Mengutip dari Kompas, Rabu (24/9), SPI mengajukan enam tuntutan pokok, yaitu:

1. Menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia, serta menghentikan praktik kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani.

2. Mengalokasikan tanah milik perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

3. Memasukkan program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke dalam skema TORA agar lebih berpihak pada petani kecil.

4. Merevisi Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria supaya selaras dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani desa.

5. Merevisi sejumlah undang-undang penting, seperti UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi, serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.

6. Mencabut UU Cipta Kerja karena dinilai memperlebar ketimpangan agraria, menghambat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan ketergantungan pangan dari impor.

Selain itu, SPI juga menuntut pemerintah membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani sebagai lembaga permanen untuk memastikan keberlanjutan kebijakan.

Aksi yang mengusung slogan "Landreform, Tanah untuk Rakyat!" ini mendapat pengawalan ketat. Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 8.340 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI untuk menjaga keamanan. Aparat ditempatkan di titik-titik strategis, termasuk kawasan Istana Negara dan DPR/MPR RI. Lalu lintas pun diatur secara situasional menyesuaikan pergerakan massa.

Melalui aksi ini, SPI berharap pesan mereka bisa didengar langsung oleh pemerintah. Bagi para petani, reforma agraria bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi penting bagi kedaulatan pangan nasional.