Warga Sipil Tewas dalam Bentrokan Thailand-Kamboja, Ketegangan Perbatasan Memanas

Genvoice.id | 24 Jul 2025

JAKARTA, GENVOICE.ID - Satu warga sipil dilaporkan tewas dan sepuluh orang lainnya luka-luka dalam insiden bentrokan bersenjata yang terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja, Kamis (24/7). Korban luka mencakup tujuh anggota militer Thailand, sementara sisanya adalah warga sipil.

Pemerintah Thailand menyebut serangan roket dari arah Kamboja sebagai penyebab utama insiden berdarah tersebut. Namun, kedua negara saling melempar tuduhan mengenai siapa yang lebih dulu memicu baku tembak, yang kini memperparah ketegangan yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir.

Kementerian Pertahanan Kamboja mengonfirmasi bahwa baku tembak terjadi sekitar pukul 08.40 pagi di kawasan perbatasan Provinsi Oddar Meanchey, wilayah yang selama ini dikenal sebagai titik rawan konflik antara kedua negara.

Mengutip dari ANTARA News, Kamis (24/7), ketegangan ini tak lepas dari insiden sebelumnya, ketika lima prajurit Thailand terluka akibat ledakan ranjau pada Rabu (23/7). Salah satu korban bahkan kehilangan kakinya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Thailand langsung menarik pulang duta besarnya dari Phnom Penh dan memutuskan untuk mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.

Perdana Menteri Sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan kembali hubungan diplomatik dengan Kamboja di tengah situasi yang terus memburuk.

Ledakan ranjau Rabu lalu bukan yang pertama terjadi. Pada 16 Juli, tiga tentara Thailand juga menjadi korban ledakan ranjau serupa di wilayah perbatasan. Salah satu dari mereka mengalami cedera berat dan kehilangan kaki.

Pihak militer Thailand menegaskan bahwa ranjau yang meledak bukan berasal dari wilayah mereka. Pemerintah Bangkok bahkan mengecam keras penggunaan ranjau oleh Kamboja karena dianggap bertentangan dengan Konvensi Ottawa-kesepakatan internasional yang melarang penggunaan ranjau anti-personel.

Ketegangan antara kedua negara ini memunculkan kekhawatiran baru akan potensi konflik berskala lebih luas. Pengamat menyarankan agar forum regional seperti ASEAN segera mengambil langkah diplomatik agar krisis tidak berkembang menjadi konflik terbuka di kawasan.